"May Day", 180.000 Buruh Akan Gelar Aksi di 18 Provinsi

Kompas.com - 27/04/2018, 14:08 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi May Day atau hari buruh Internasional pada 1 Mei 2018.

Rencananya, aksi tersebut akan diikuti 150.000 buruh di 18 provinsi dan 30.000 buruh di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Total akan ada 35 organisasi buruh yang akan turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut.

"Untuk di Jabodetabek akan dipusatkan ke Istana Merdeka," ujar Juru Bicara Gebrak, Damar Panca, di Kantor LBH Jakarta, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

(Baca juga : May Day, Buruh Turun ke Jalan dan Deklarasi Capres 2019)

Menurut Damar, rute yang akan dilalui massa demonstran mulai dari bundaran Hotel Indonesia, kantor International Labour Organization (ILO) di Jalan MH Thamrin.

Lalu, Bundaran Patung Arjuna Wijaya atau juga disebut patung Kuda dan kantor Mahkamah Konstitusi serta kantor Radio Republik Indonesia.

Kemudian, long march massa demonstran akan berakhir di depan Istana Merdeka.

"Kumpul jam 09.00 WIB di Bundaran HI. Kami mengajak seluruh elemen buruh dan elemen rakyat bersama-sama untuk aksi," kata Damar.

(Baca juga : Ini Rute Buruh Saat Perayaan May Day Menurut Polisi)

Damar menerangkan, seruan massa demonstran tahun ini, akan berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal peningkatan kesadaran politik.

"Selama ini kita hanya bicara soal isu-isu normatif perburuhan, misalnya outsourcing, upah layak dan lainnya," kata Damar.

Damar beralasan, saat ini ada kebutuhan mendesak yang harus disadari oleh para buruh di Indonesia, yaitu politik alternatif.

"Saatnya kaum buruh bersama gerakan rakyat yang lainnya membangun kendaraan partai politiknya sendiri," kata dia.

"Kalau kita enggak punya kendaraan politik maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pembuat UU adalah partai-partai yang ada di legislatif, DPR," tambahnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X