Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Yakin Elektabilitas Prabowo Naik Setelah Rakornas Gerindra

Kompas.com - 23/04/2018, 13:23 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tidak sependapat dengan hasil survei Litbang Kompas yang menyebut elektabilitas ketua umumnya, Prabowo Subianto, menurun.

Survei Litbang Kompas pada Senin (23/4/2018) menyatakan, potensi keterpilihan Prabowo 14,1 persen. Angka ini turun dari hasil survei enam bulan lalu yang merekam angka 18,2 persen.

Fadli menilai, elektabilitas Prabowo naik setelah menerima mandat dari semua kader untuk maju sebagai calon presiden saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra pada 11 April.

"Saya tidak melihat elektabilitas Pak Prabowo turun. Apalagi, setelah Rakornas yang diubah menjadi Rapimnas kemarin, saya yakin Pak Prabowo elektabilitasnya semakin naik," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen)

Menurut Fadli, tak mungkin elektabilitas Prabowo menurun jika melihat antusiasme masyarakat yang memadati area Rakornas.

Saat itu, kata Fadli Zon, banyak warga yang mendekati mobil yang ditumpangi Prabowo dan tak sedikit warga yang histeris.

"Kalau Pak Prabowo turun, itu orang juga yang datang tidak perlu direkayasa untuk mendekati mobil dan sebagainya. Itu sudah langsung mereka histeris menyambut Pak Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Fadli juga enggan memercayai beberapa hasil survei yang menyebut elektabilitas Prabowo menurun.

Pasalnya, survei yang pernah ia lakukan di media sosial menunjukkan mayoritas masyarakat lebih memilih Prabowo daripada Jokowi.

"Kita lihat hasilnya rata-rata ingin presiden baru. Kalau head to head Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di medsos itu rata-rata yang menang selalu Prabowo. Ya, pernah Jokowi juga sekali," kata Fadli.

(Baca juga: Survei "Kompas": Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.MUHAMMAD ADIMAJA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.
Survei Litbang Kompas terkait elektabilitas dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018 sebelum Prabowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden dalam Rakornas Partai Gerindra, 11 April lalu.

Responden yang memilih Jokowi apabila pilpres digelar saat ini mencapai 55,9 persen. Angka itu meningkat dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya. Saat itu elektabilitas Jokowi masih 46,3 persen.

Sementara itu, potensi keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 14,1 persen, turun dari hasil survei enam bulan lalu yang merekam angka 18,2 persen.

Penurunan elektabilitas tidak hanya terjadi pada Prabowo, tetapi juga pada calon potensial lainnya. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang sebelumnya dipilih 3,3 persen kini jadi 1,8 persen. Calon lainnya semakin susut keterpilihannya menjadi kurang dari 1 persen.

Naiknya elektabilitas Jokowi dan turunnya potensi keterpilihan tokoh-tokoh penantangnya bisa dijelaskan dari dua sisi.

Pertama, naiknya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Kedua, masih kaburnya kepastian calon penantangnya untuk maju dalam Pemilu 2019.

(Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan)

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018.

Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun. Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Kompas TV Amien Rais mengaku mendapat masukan agar mencarikan sosok cawapres bagi Prabowo yang mampu menggaet hati generasi milenial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com