Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Kompas.com - 23/04/2018, 09:54 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan para panglima komando daerah militer di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan para panglima komando daerah militer di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Kompas menunjukkan ada dua aspek yang membuat publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dua aspek itu adalah mengenai harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dalam permasalahan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, hanya 42,1 persen yang menyatakan rasa puas mereka. Bahkan, dalam persoalan lapangan kerja, hanya 39,8 persen yang memberikan apresiasi positif.

"Problem harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi yang terbesar," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018).

Selain itu, persoalan kemiskinan juga masih menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini. Separuh bagian responden menyatakan positif, sementara sisanya masih merasa tidak puas dengan kondisi kemiskinan.

Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Kendati demikian, dari seluruh aspek, mayoritas responden atau 72,2 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Apresiasi terbesar terjadi pada kemampuan pemerintahan saat ini di dalam menghadapi berbagai persoalan politik," kata Bestian.

Tidak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas. Pemerintah saat ini dinilai sebagian besar responden berhasil menjaga keragaman dan kebebasan sehingga mampu menjaminkan rasa aman dan mengatasi ancaman konflik.

Apresiasi tertinggi selanjutnya tertuju pada kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Perhatian pemerintah di dalam penanganan persoalan  pendidikan dan kesehatan, misalnya, mendapat apresiasi yang tinggi.

Baca juga: Survei "Kompas": Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

"Pada kedua persoalan tersebut, setidaknya tiga perempat bagian menyatakan puas," kata Sebastian.

Dalam persoalan penegakan hukum, sebagian terbesar publik juga menyatakan kepuasan mereka. Saat ini, tidak kurang dua pertiga bagian responden menganggap pemerintah sudah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Selain itu, lebih dari setengah bagian dari keseluruhan responden menganggap upaya penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah dilakukan dengan baik dan menjadi salah satu nilai tertinggi apresiasi publik terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018. Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Nasional
Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X