Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Kompas.com - 23/04/2018, 09:54 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan para panglima komando daerah militer di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan para panglima komando daerah militer di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Kompas menunjukkan ada dua aspek yang membuat publik tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dua aspek itu adalah mengenai harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dalam permasalahan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok, misalnya, hanya 42,1 persen yang menyatakan rasa puas mereka. Bahkan, dalam persoalan lapangan kerja, hanya 39,8 persen yang memberikan apresiasi positif.

"Problem harga barang kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi yang terbesar," kata peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, seperti dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018).

Selain itu, persoalan kemiskinan juga masih menjadi catatan bagi pemerintahan saat ini. Separuh bagian responden menyatakan positif, sementara sisanya masih merasa tidak puas dengan kondisi kemiskinan.

Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Kendati demikian, dari seluruh aspek, mayoritas responden atau 72,2 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan.

"Apresiasi terbesar terjadi pada kemampuan pemerintahan saat ini di dalam menghadapi berbagai persoalan politik," kata Bestian.

Tidak kurang dari tiga perempat bagian responden menyatakan rasa puas. Pemerintah saat ini dinilai sebagian besar responden berhasil menjaga keragaman dan kebebasan sehingga mampu menjaminkan rasa aman dan mengatasi ancaman konflik.

Apresiasi tertinggi selanjutnya tertuju pada kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Perhatian pemerintah di dalam penanganan persoalan  pendidikan dan kesehatan, misalnya, mendapat apresiasi yang tinggi.

Baca juga: Survei "Kompas": Kepuasan Pemerintahan Jokowi Meningkat Jadi 72,2 Persen

"Pada kedua persoalan tersebut, setidaknya tiga perempat bagian menyatakan puas," kata Sebastian.

Dalam persoalan penegakan hukum, sebagian terbesar publik juga menyatakan kepuasan mereka. Saat ini, tidak kurang dua pertiga bagian responden menganggap pemerintah sudah menempatkan hukum sebagai panglima di dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Selain itu, lebih dari setengah bagian dari keseluruhan responden menganggap upaya penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah dilakukan dengan baik dan menjadi salah satu nilai tertinggi apresiasi publik terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018. Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X