Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Simpang Siur, Sandiaga Beberkan Isi Pertemuannya dengan Romahurmuziy

Kompas.com - 21/04/2018, 22:20 WIB
Jessi Carina,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno membeberkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Dia tidak ingin ada analisa simpang siur bahwa ingin menawarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Joko Widodo.

"Jadi begini ya, saya klarifikasi. Pertama, Pak Rommy (Romahurmuziy) dan saya bicara tentang DKI. Kedua, setelah selesai tentang DKI, beliau menanyakan ke saya justru 'itu benar ketemuan Pak Luhut sama Pak Prabowo di restoran Jepang?' Saya bilang saya tidak ada di sana," kata Sandiaga di Pulau Bidadari, Sabtu (21/4/2018).

Kata Sandi, Rommy kemudian bertanya lagi apakah opsi Jokowi berdampingan dengan Prabowo dibahas dalam pertemuan itu. Lagi-lagi Sandi mengaku menjawab tidak tahu karena tidak berada di sana. Sandi pun mengatakan bahwa sebenarnya ide memasangkan Prabowo dan Jokowi pernah dibahas di internal Gerindra.

"Tapi pemikiran itu pernah dibahas di Gerindra karena pernah ditawarkan berkali-kali," ujar Sandiaga.

Namun, pada 11 April lalu kader Gerindra sudah memberi mandat kepada Prabowo sebagai capres. Prabowo juga sudah menerima mandat itu. Jawaban Sandiaga menyiratkan bahwa opsi Prabowo berdampingan dengan Jokowi pun tidak masuk hitungan lagi.

Pertemuannya dengan Rommy pun hanya untuk menjalin silaturahim yang baik saja. Sandi mengatakan, dia dan Rommy sepakat dalam beberapa hal.

"Hal apa? Satu, ekonomi enggak jalan. Kedua, lapangan kerja susah. Harga-harga melonjak. Biaya hidup tinggi. Itu Pak Rommy juga setuju. Jadi saya bilang kita sebagai yang muda sudah sepakat," kata Sandiaga.

Kata Sandi, dia dan Rommy pun sama-sama berharap pemerintahan hasil Pilpres 2019 nanti sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Menurut dia, pembicaraan semacam itu justru lebih penting dalam hal komunikasi politik.

Kini, Partai Gerindra telah menyerahkan semua kepada Prabowo. Sandiaga mengatakan tidak ada kader yang berwenang untuk memaksakan siapa yang akan menjadi wakilnya.

"Saya bilang saya tidak punya sama sekali kekuasaan unuk mengajukan siapa cawapres, siapa yang capres," ujar dia.

Sandi hanya menjalankan mandat yang diberikan kepada dia yaitu menjalin komunikasi dengan calon-calon partai koalisi. Partai koalisi yang diajak berkomunikasi tidak terbatas pada yang sudah memberi sinyal dukungan kepada Gerindra saja. Namun juga partai yang memiliki pendapat sama dengan Gerindra.

"Jadi baik yang sudah memberikan sinyal dukungan kepada kita, maupun juga kepada yang masih melihat keadaan ekonomi yang kurang baik," ujar Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com