PSI Usulkan Perubahan Nomenklatur 7 Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan perubahan nomenklatur 7 kementerian. Perubahan itu terkait perluasan fungsi dan tanggung jawab setiap kementerian.

"Karena ada nomenklatur yang jika diubah, bisa lebih efektif bekerja dan koordinasi akan lebih baik," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Pertama, PSI mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi, Informatika dan Big Data. Menurut PSI, negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola data dengan baik.

Kemudian, PSI mengusulkan agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah menjadi Kementerian Usaha Kecil Menengah, Ekonomi Kreatif, Start Up dan Pemuda.

Baca juga:  Pertemuan Jokowi-PSI Dilaporkan, Puan Heran, "Di Mana Maladministrasinya?"

Menurut Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, kegiatan ekonomi harus dipadukan dengan kepemudaan. Hal itu untuk mendorong industri kreatif yang banyak dimulai para pemuda.

Selain itu, PSI menyarankan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional diubah menjadi Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan BPN.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diusulkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim.

"Di luar negeri, menteri pekerjaan umum terintegrasi dengan tata ruang dan agraria. Jadi pembangunan infrastruktur jadi lebih cepat," kata Antoni.

Selain itu, PSI mengusulkan agar Kementerian Sosial diubah menjadi Kementerian Sosial dan Mitigasi Bencana.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diubah menjadi Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

Terakhir, PSI mengusulkan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga diubah hanya menjadi Kementerian Olahraga.

"Biar olahraga disendirikan saja, karena olahraga punya dimensi sendiri, prestasi, dan sebagainya. Jadi kesinambungan kerja antar kementerian lebih baik," kata Grace.