PSI Dukung KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019 - Kompas.com

PSI Dukung KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019

Kompas.com - 17/04/2018, 12:00 WIB
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni Ketika Ditemui di kantor DPP PDI, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni Ketika Ditemui di kantor DPP PDI, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif 2019.

Rencana itu akan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU).

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, rencana KPU itu dapat menjaga integritas di antara calon yang akan dipilih oleh rakyat.

Selain itu, aturan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Pemilu tidak boleh direduksi menjadi sekadar perkara seremoni berbiaya besar. Namun juga harus menghasilkan politisi berkualitas. Apalagi, korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” kata Antoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/4/2018).

(Baca juga : Parpol-parpol Ini Tolak Larangan Mantan Koruptor Tak Boleh Ikut Pileg)

Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini menilai, aneh mayoritas partai politik ataupun politisi yang menolak rencana tersebut.

“Integritas dan komitmen mereka yang menolak rencana KPU ini terhadap pemberantasan korupsi patut kita pertanyakan,” lanjut Toni.

Antoni mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada periode 2004-2017, KPK telah memproses perkara korupsi terhadap 144 anggota legislatif di semua level, baik pusat, provinsi, hingga kabupaten.

Kehadiran legislator yang punya rekam jejak hitam niscaya bakal menambah masalah bagi parlemen nanti.

"Ada kekhawatiran keberadaan mereka akan menularkan perilaku korupsi kepada kolega atau bahkan mengulangi praktik tercela yang pernah dikerjakan sebelumnya," kata Antoni.

(Baca juga : KPU Tidak Perlu Mundur soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg 2019)

Antoni menegaskan, melarang mantan koruptor menjadi caleg tidak melanggar hak perdata. Mereka masih boleh beraktivitas di bidang lain.

“Anggap larangan ini sebagai sanksi tambahan karena mereka telah mengkhianati amanat sebagai wakil rakyat,” ujar Antoni.

KPU hingga saat ini tetap bertahan dengan keinginannya melarang mantan koruptor menjadi caleg 2019.

KPU menganggap korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga pelarangan perlu diatur secara tegas dalam peraturan KPU.

(Baca juga : ICW Curiga Banyak Mantan Koruptor Akan Diusung Pada Pileg 2019)

Larangan tersebut dapat disebut terobosan karena ketentuan itu tak diatur dalam UU Pemilu.

Seperti dikutip Kompas, KPU menyiapkan dua opsi untuk melarang mantan koruptor maju sebagai calon wakil rakyat.

Opsi pertama seperti yang tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi.

Opsi kedua, melarang mantan terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Opsi kedua substansinya sama. Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg.

KPU bisa memahami kalau parpol menolak opsi pertama dengan alasan bertentangan dengan UU. Namun, KPU menganggap aneh jika opsi kedua juga ditolak.

Pasalnya, aturan itu masuk ranah parpol untuk merekrut bakal caleg DPR/DPRD

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Dituduh Curi Uang Koperasi, Pria di Tangerang Dirantai 3 Hari

Megapolitan
PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Lawan Arah, Pengendara Motor Tewas Tertabrak KRL Jurusan Tangerang

Megapolitan
Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Hari Ini dalam Sejarah, Perlombaan Kapal Pesiar Pertama Digelar

Internasional
Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Ayah Penganiaya Balita hingga Tewas Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Regional
Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Pengalihan Dukungan Pengurus PAN di Kalsel...

Nasional
Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Diduga Kelelahan Saat Berenang, Seorang Bocah Hilang Terbawa Arus Sungai

Regional
Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Teknologi sebagai Alternatif Kreatif Pembelajaran Siswa

Edukasi
Terungkapnya Pencuri Spesialis 'Shower' Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Terungkapnya Pencuri Spesialis "Shower" Puluhan Juta Rupiah di Rumah Mewah

Megapolitan
Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Rencana Pemindahan Posko Prabowo-Sandi ke Jateng Bukan Ancaman bagi Jokowi-Ma'ruf

Regional
Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Turki Kecewa Saudi Tak Serahkan Pelaku Pembunuhan Khashoggi

Internasional
Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Anggotanya Dipolisikan karena Dugaan Selingkuh, GP Ansor Jateng Siapkan Sanksi Jika Terbukti

Regional
Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Bermodal Rp 150.000, Perempuan Bandung Ini Pasarkan Sepatunya hingga Singapura

Regional
Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Politisi PDI-P Minta Sandiaga Belajar dari Warga Jawa Tengah

Nasional
Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga 'Car Free Night'

Malam Tahun Baru 2019, DKI Gelar Berbagai Hiburan hingga "Car Free Night"

Megapolitan

Close Ads X