Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Usulkan AHY Jadi Menhan, Tri Rismaharini Jadi Menpan RB

Kompas.com - 25/03/2018, 17:50 WIB
Abba Gabrillin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjaring aspirasi masyarakat terkait nama-nama tokoh yang layak dijadikan anggota kabinet yang membantu Presiden Joko Widodo jika terpilih lagi dalam Pilpres 2019 mendatang. Dua nama yang muncul adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan politisi Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

"Karena kami tidak seperti yang lain, yang cuma ribut soal cawapres. Tapi kami sudah memikirkan hingga susunan kabinet," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

 Agus Harimurti Yudhoyono yang sering disapa AHY itu diusulkan menjadi menteri pertahanan. Antoni menyebutkan, AHY merupakan lulus Akademi Militer dengan predikat terbaik dan meraih penghargaan pedang Tri Sakti Wiratama dan Adhi Makayasa pada Desember 2000.

Putra Presiden keenam RI itu juga memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. AHY pernah mengikuti Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan lulus terbaik Kursus Combat Intel pada tahun 2001.

Baca juga: PSI Usulkan Perubahan Nomenklatur 7 Kementerian

AHY mendapatkan gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.

Dalam dunia militer, AHY pada 2002 menjadi Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad yang berpartisipasi dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh.

Sementara itu, PSI mengusulkan agar Tri Rismaharini dapat diangkat menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Menurut PSI, Risma berhasil menjadikan Kota Surabaya dari kumuh menjadi kota yang hijau dan tertata rapi. Selama kepemimpinannya, Kota Surabaya mendapat delapan penghargaan Adipura secara berturut-turut. 

Atas prestasinya mengubah wajah Kota Surabaya menjadi hijau, Risma pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation.

"Sebagai pejabat publik, Risma dikenal bersih, tanpa kompromi, dan cepat. Beliau kerap menolak pelaksanaan proyek-proyek mercusuar yang tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat luas," kata Antoni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com