Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Siapkan Sanksi untuk Kader Tak Setuju Pencapresan Prabowo

Kompas.com - 16/04/2018, 17:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, partainya akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak sepakat dengan pencalonan presiden Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau ada yang berbeda pendapat tentang pencalonan Pak Prabowo saya kira pada saatnya akan mendapatkan sanksi. Dan itu tidak ada (yang berbeda pendapat) sampai saat ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Namun, Fadli enggan membeberkan lebih lanjut bentuk sanksi yang dimaksud. Ia menyatakan hal itu akan dipikirkan nanti.

Fadli pun menegaskan bahwa pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2019 sudah final dan mengikat.

(Baca juga: Hidayat Nur Wahid Anggap Prabowo Belum Tentu Maju sebagai Capres)

Menurut dia, isu Prabowo tak akan maju sebagai capres seolah sengaja dimunculkan. Ia lantas meminta pihak lain agar tak memunculkan isu seolah Prabowo tak akan maju.

Fadli justru menanyakan kepastian Jokowi untuk maju sebagai capres. Menurut dia, hal itu juga belum pasti, karena hingga sekarang Jokowi belum menemukan calon wakil presiden sebagai pendampingnya.

"Kalau Pak Prabowo sebagai capres itu sudah final. Jangan diolah-olah seolah Pak Prabowo masih akan menentukan. Enggak ada itu, enggak ada interpretasi lain. Tapi dari Gerindra sudah itu (final)," kata dia.

(Baca juga: Soal Duet Jokowi-Prabowo, Idrus Marham Bilang "Gerindra Kan Sudah Deklarasi...")

Kompas TV Prabowo akhirnya mendeklarasikan diri sebagai Capres 2019 dari Partai Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com