Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kasihan Gerindra Kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 14/04/2018, 15:31 WIB
Ihsanuddin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mempersilakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang.

"Terkait sikap Pak Prabowo dan Gerindra, tentu PKS tidak bisa mendikte karena tiap partai kan punya kemandirian. Kami mengatakan, monggo," kata Mardani kepada Kompas.com, Sabtu (4/14/2018).

Namun, sebagai sesama partai oposisi, Mardani mengingatkan Gerindra dan Prabowo untuk hati-hati dalam mengambil langkah. Ia menilai, sangat disayangkan jika Prabowo yang selama ini konsisten sebagai oposisi pada akhirnya mau bergabung dengan Jokowi.

"Terlalu besar harga yang harus dibayar Gerindra. Kasihan Gerindranya. Karena selama ini kan sudah dalam posisi oposisi yang kuat," kata Mardani.

Baca juga: Wacana Jadikan Prabowo Cawapres Masih Dibahas Koalisi Jokowi

Mardani mengakui bahwa tujuan memasangkan Jokowi dan Prabowo sangat mulia, yakni untuk menghindari perpecahan antara pendukung kedua tokoh tersebut. Namun, Mardani menilai esensi dari demokrasi adalah kompetisi.

"Sehingga PKS tetap pada posisi ingin berkontribusi dalam pilpres 2019 menghadirkan kompetisi yang fair, elegan, tangguh untuk pak Jokowi dan kawan-kawan," kata Mardani.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengungkapkan, Jokowi sempat menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Romy saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018), Romi mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut. Romi menyampaikan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres.

Dia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai.

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, wacana menjadikan Prabowo sebagai capres masih terus dibahas oleh Jokowi dan koalisi. Komunikasi dengan Prabowo juga masih terus dilakukan.

Kompas TV Golkar juga menyambut baik jika PKS benar akan bergabung dengan koalisi Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com