Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro: Presiden Lepas Tanggung Jawab Kasus Novel Baswedan

Kompas.com - 12/04/2018, 13:43 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang belum juga membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait kasus penyerangan Novel Baswedan.

Ia menilai, Jokowi sudah lepas tangan atas teror yang menimpa penyidik KPK itu.

"Sikap Presiden yang sangat lemah dan sudah lepas tanggung jawab, dan maaf ya ini cacat sebagai Presiden. Dia Panglima tertinggi Polri masalahnya," kata Busyro saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Polisi Klaim Sudah Banyak Kemajuan dari Penyelidikan Kasus Novel)

Busyro menegaskan, penyerangan terhadap Novel bukan lah tanggung jawab Polri semata. Namun, kasus tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ia menyesalkan setelah genap setahun, pelaku penyerangan belum juga terungkap dan Presiden terus bergeming untuk membentuk TPGF.

"Ini sebenarnya memalukan bangsa, memalukan negara, karena kasus yang sesederhana itu kemudian sudah satu tahun tidak ada indikasi kesungguhan dari pemerintah," kata Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah ini.

Busyro menegaskan bahwa penyerangan terhadap Novel bukan lah sebuah teror kepada individu semata. Namun, penyerangan itu merupakan teror terhadap agenda pemberantasan korupsi.

"Sikap (Presiden) yang seperti ini dikhawatirkan sekali akan menjadi stimulus bagi kerja pelaku kejahatan terhadap kekuatan-kekuatan yang concern memberantas korupsi itu," kata Busyro.

(Baca juga: ICW Mendesak Jokowi, TGPF Kasus Novel Baswedan Tak Bisa Ditawar)

 

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku tetap mempercayakan pengusutan kasus Novel ini kepada Kepolisian.

"Saya masih menunggu semuanya dari kapolri," kata Jokowi kepada wartawan usai touring motor Chopper di Sukabumi, Minggu (8/4/2018).

Jokowi mengatakan, apabila Kapolri sudah menyatakan bahwa Polri tidak bisa menemukan pelaku penyerangan, maka ia selaku Kepala Negara akan turun tangan. Namun, selama belum ada pernyataan menyerah dari Kapolri, maka ia akan tetap menunggu progres dari kepolisian.

"Kalau kapolri sudah begini (Jokowi membuat gestur angkat tangan) baru. Kapolri masih sangat anu sekali (Jokowi mengepalkan kedua tangan)," kata Jokowi.

Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 lalu. Akibat insiden tersebut, mata kiri Novel mengalami kebutaan dan ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura.

Kompas TV Massa meminta ada pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com