Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham: Sipir Lapas Main-main, Selesai Sudah...

Kompas.com - 04/04/2018, 19:15 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bambang Rantam Sariwanto mengingatkan sipir lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk tidak main-main menjalankan tugas.

Apalagi, jika sampai terlibat dengan peredaran narkoba di lapas.

Bambang menegaskan, Kemenkumham tak segan memberikan sanksi tegas terhadap petugas lapas yang masih kongkalikong dengan bandar narkoba.

"Sipir main-main, selesai, selesai sudah," ujar Bambang, di sela rapat kerja teknis pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Baca juga : Untuk Keluar Lapas Beberapa Jam, Napi Ini Bayar Sipir Rp 500.000

Menurut dia, lebih dari 100 petugas lapas diberhentikan setiap tahunnya. Penyebabnya, karena tidak menjalankan tugas sesuai prosedur bahkan terkait dengan peredaran narkoba di lapas.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aidir Amin Daud mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menyatakan bahwa petugas lapas yang terlibat kasus narkoba di lapas akan langsung diberhentikan.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar petugas lapas tak lalai melakukan pengawasan.

"Pengedar narkoba, bandar narkoba, awasi dengan baik. Jangan kasih kesempatan. Orang-orang yang potensi gunakan narkoba, jangan kasih kesempatan pegang HP," kata dia.

Baca juga : Kemenkumham Minta Calon Sipir Tak Ikut Permainan di Lapas

Minimnya pengawas di lapas sempat dikeluhkan oleh mantan Kepala BNN Budi Waseso. Bahkan, Budi Waseso sempat kesal terhadap oknum lapas yang justru kongkalikong dengan bandar narkoba.

Padahal, BNN dan petugas dari instansi terkait, seperti Polri, TNI, hingga Bea Cukai, sudah dengan susah payah menangkap para pengedar dan bandar narkoba tersebut.

Kompas TV BNN menyita 30 kilogram narkotika jenis sabu dari 4 bandar narkoba.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com