Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Tagar #2019GantiPresiden, PPP Usul Tagar #Lanjutkan212

Kompas.com - 04/04/2018, 18:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy tak ambil pusing dengan kemunculan tagar #2019GantiPresiden di media sosial yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo tak terpilih kembali.

Ia menilai kemunculan tagar tersebut di media sosial merupakan bagian dari demokrasi. Ia pun meyakini tagar tersebut sengaja dimunculkan oleh lawan politik Jokowi.

"Pertarungan 2019 itu sudah menuju pada bipolarisasi dua kutub saja, jadi pasti yang melontarkan hashtag itu adalah lawan politik Pak Jokowi dan itu hal yang biasa dalam demokrasi," kata Romi, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: PPP Nilai Gatot Belum Tentu Tarik Pemilih Muslim jika Jadi Cawapres Jokowi)

Namun, Romi meyakini sejatinya pemerintahan Jokowi telah mencapai berbagai torehan di bidang infrastruktur dan selainnya. Karena itu ia mengatakan PPP telah menyatakan keyakinannya untuk mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

Merespons tagar #2019GantiPresiden, Romi pun mengusulkan tagar lain yakni #Lanjutkan212.

"#Lanjutkan212, karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta dan hari ini Insya Allah dua periode sebagai presiden saya kira itu," lanjut Romi.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar kemunculan tagar #2019GantiPresiden yang tengah ramai di twitter. Mardani diketahui sebagai salah satu politisi yang mempopulerkan tagar tersebut di twitter sejak dua minggu lalu.

(Baca juga: Ketum PPP: Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Wakil Presiden yang Potensial)

"Pertama-tama ingin menegaskan Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional. Konstitusi kita di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun untuk memilih salah satunya Presiden dan Wakil Presiden," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Rabu (4/4/2018).

Ia menambahkan rakyat melalui pemilu memiliki kewenangan untuk mengganti Presiden. Karena itu ia meminta tagar tersebut tak dianggap sebagai upaya menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

Mardani menilai, tagar #2019GantiPresiden juga merupakan antitesa dari kampanye "Dua Periode" yang digaungkan oleh pendukung Jokowi di media sosial.

Kompas TV Partai Gerindra masih menjaring sejumlah nama yang dipersiapkan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com