Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Mendagri Selalu Menolak Bahas Capres dan Cawapres Pilpres 2019

Kompas.com - 01/04/2018, 13:52 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait alasannya selalu menolak berkomentar membahas kandidat calon presiden dan wakil presiden jelang Pilpres 2019.

Tjahjo menegaskan dirinya sedang menjabat sebagai seorang menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia.

"Kewajiban sebagai pembantu Presiden adalah bekerja dan bekerja melaksanakan tanggung jawab untuk mencapai garis yang telah di tentukan Presiden dan melaksanakan fungsi jabatan dengan benar dan sebaik-baiknya untuk masyarakat," ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Minggu (1/4/2018).

Di sisi lain, Tjahjo menjelaskan, sudah sepatutnya seorang menteri melaksanakan amanat serta menjaga martabat dan kehormatan Presiden. Politisi PDI-P itu juga ingin memberikan keluwesan kepada masyarakat dalam melihat perkembangan situasi jelang Pilpres 2019.

Baca juga : Tanggapi KPU, Mendagri Sebut 4,6 Juta Pemilih Pilkada Belum Rekam E-KTP

"Saya tetap akan bekerja mengalir dengan penuh tangguh jawab.  Posisi saya sebagai Mendagri pada prinsipnya akan mendukung Bapak Presiden yang kelak didukung partai koalisi menjadi capres pada Pilpres 2019," kata dia.

Sementara itu, terkait cawapres Jokowi, Tjahjo menilai kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Ia mempersilakan pimpinan partai politik, pengamat politik hingga lembaga sipil untuk terus memantau perkembangan Pilpres 2019.

"Sebagai pembantu Presiden Pak Jokowi, tidak etis menurut saya jika ikut berkomentar tentang capres dan cawapres," katanya.

Ia pun menegaskan, saat ini terus fokus bekerja sebagai menteri hingga masa tugasnya di kabinet Presiden Jokowi berakhir.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan 80% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang saja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com