"Jangan Mengeluh jika Masyarakat Menganggap DPR Tak Pantas Dihormati"

Kompas.com - 29/03/2018, 19:00 WIB

Kristian Erdianto,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Kristian Erdianto

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Sidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015)(KOMPAS.com/DANI PRABOWO)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik umpatan yang diucapkan oleh anggota DPR asal Fraksi PDI-P Arteria Dahlan.

Arteria melontarkan umpatan yang tak pantas saat mengkritik Kementerian Agama saat membahas kasus First Travel dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Lucius, Arteria tidak konsisten dalam menjaga kehormatan anggota DPR. Pasalnya, Arteria pernah memprotes Komisioner KPK yang tidak menggunakan panggilan "Yang Terhormat" saat rapat dengan Komisi III DPR.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017).

"Tentu saja jadi nampak konsisten ketika di satu waktu Arteria ingin disapa "Yang Terhormat", tetapi di waktu yang lain dia justru kelihatan tidak menghormati DPR dan mitra kerjanya dengan melontarkan kata yang tidak pantas," ujar Lucius kepada Kompas.com, Kamis (29/3/2018).

Lucius mengatakan, kode etik DPR dengan tegas memandu bagaimana anggota DPR harus menjaga sikap dan perilaku mereka demi harkat, martabat, kehormatan, dan wibawa parlemen.

Perintah kode etik itu, kata Lucius, harus menjadi panduan bagi anggota DPR agar menjadi yang terdepan dalam menjaga marwah dan kehormatan DPR.

Ketaatan DPR menjaga marwah dan kehormatan itu akan membuat orang lain menghomati anggota dan lembaga DPR.

"Jadi DPR jangan selalu mengeluhkan penilaian masyarakat yang menganggap DPR tidak pantas dihormati jika mereka selalu saja mengulangi perilaku-perilaku tak pantas. Bagaimana mau dihormati jika tak ada keagungan perilaku dari anggota DPR sendiri," kata Lucius.

Pada Rabu (28/3/2018) kemarin, dalam rapat kerja Komisi III bersama Kejaksaan Agung, salah satu yang dibahas adalah soal kasus biro perjalanan umrah First Travel.

Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo sempat menyinggung kasus First Travel yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Depok.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

Arteria meminta Kejaksaan tak hanya menginventarisasi aset First Travel, tetapi juga secara aktif melacaknya karena itu berkaitan dengan kerugian yang diderita masyarakat.

Ia mengaku, sempat membahas masalah First Travel semasa ditempatkan di Komisi VIII.

"Saya satu komisi satu bulan sama (kasus First Travel) ini, Pak. Ini masalah dapil, Pak. Yang dicari jangan kayak tadi bapak lakukan inventarisasi, pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bang**t, Pak, semuanya, Pak," kata Arteria kepada Prasetyo.

Ia mengaku telah menyampaikan kritiknya kepada Menteri Agama terkait kasus Firs Travel.

Menurut dia, kasus penipuan tersebut terjadi lantaran kemahnya pengawasan Kementerian Agama.