Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Jangan Sampai Berita Bohong, Fitnah, Ada di Mana-mana

Kompas.com - 27/03/2018, 14:02 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) untuk ikut mengedukasi masyarakat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

"Jangan sampai pilkada karena keterbukaan media sosial, berita bohong, fitnah, ada dimana-mana," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut Presiden, peran DPRD untuk mengedukasi masyarakat sangat penting. Sebab tidak semua masyarakat mampu menyaring informasi yang membludak, terutama di media sosial.

(Baca juga: Saksikan Debat Calon Pilkada Sulsel di KompasTV, Rabu Malam Ini)

Selain itu, Presiden juga mengatakan edukasi yang dilakukan oleh anggota DPRD merupakan bagian dari upaya untuk mematangkan politik masyarakat.

"Sehingga tidak mempan ditembak hoaks, kabar bohong, fitnah-fitnah yang tidak baik. Itulah kematangan yang kita inginkan," kata dia.

Presiden mengingatkan agar isu ras, suku, agama dan antar golongan atau isu SARA dihindari apalagi jelang pemilu. Jangan sampai, tutur dia, akibat isu tersebut terjadi benturan, gesekan antar masyarakat.

(Baca juga: Ketua RT Harus Cuti jika Ikut Kampanye Pilkada Kota Probolinggo)

Sebagai bangsa yang besar, ucap Presiden, semua orang harus tahu Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Sehingga penting untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya tanya Dubes Singapura, ada 4 suku di sana. Afghanistan, tanya juga, ada 7. Indonesia 714. Supaya kita sadar semuanya bahwa kita negara yang besar," ucap dia.

Kompas TV Hasil jajak pendapat kompas menyimpulkan bahwa publik sangat terbuka dengan kehadiran sosok muda untuk menjadi pemimpin daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com