Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baliho Anis Matta sebagai Capres 2019 Bermunculan, Ini Kata PKS

Kompas.com - 24/03/2018, 16:08 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan penjelasan terkait bermunculannya baliho politisi PKS Anis Matta sebagai calon presiden atau capres pada Pilpres 2019 di berbagai daerah.

"Pak Anis Matta adalah salah satu calon yang direkomendasikan maju capres oleh Majelis Syuro PKS," ujar Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Menurut Pipin, Anis Matta adalah salah satu kader yang kredibel dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Ia juga sempat menjabat sebagai Presiden PKS pada 2013-2015.

Saat Anis Matta menjabat, PKS sedang dilanda polemik karena Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga: Anis Matta: Banyak Capres, Desakralisasi Kekuasaan yang Positif)

Namun, tutur Pipin, Anis Matta bukanlah satu-satunya kader PKS yang diusung maju sebagai capres. Anis Matta hanya satu dari sembilan nama kader PKS yang didorong maju capres.

Adapun delapan bakal calon presiden dan wakil presiden dari PKS lainnya, yakni Gubernur Jawa Barat dari PKS, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

Kemudian Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al'Jufrie; Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring; Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf; dan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Sembilan nama itu sudah dilemparkan PKS ke publik. Kini PKS menunggu respon dari masyarakat.

"Saya kira kami akan lihat bagaimana respons publik terhadap masukan dari PKS terkait sembilan nama itu. Kami akan lihat bagaimana koalisi nanti. Kami tidak bisa sendiri (usung capres pada 2019)," kata Pipin.

Kompas TV Anis Matta sudah melantik relawan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com