Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Walkout" Saat Jokowi Pidato, Kadiv Demokrat Akan Dapat Sanksi

Kompas.com - 13/03/2018, 11:01 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean akan mendapatkan sanksi karena melalukan aksi walkout saat Presiden Joko Widodo berpidato di Rapat Pimpinan Nasional Demokrat, Sabtu pekan lalu.

"Sangat saya sesalkan itu terjadi. Tentu ada sanksi, minimal teguran nanti," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Kadiv Demokrat "Walkout" Saat Jokowi Pidato di Rapimnas, Ini Alasannya)

Amir mengatakan, sikap yang ditunjukkan Ferdinand sangat tidak pantas karena tidak menghormati Jokowi sebagai tamu undangan yang hadir. Kendati demikian, sanksi apa yang akan diberikan akan tergantung dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Demokrat terhadap Ferdinand.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, saat dalam diakusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, saat dalam diakusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Komisi pengawas akan memeriksa dan rekomendasinya ke Dewan Kehormatan," kata Amir.

Amir juga mengaku tidak bisa menerima alasan Ferdinand yang mengatakan bahwa aksinya itu adalah sikap pribadi. Menurut dia, alasan itu tidak relevan karena acara Rapimnas Demokrat merupakan acara resmi partai. Apalagi, Ferdinand juga turut memublikasikan aksi walkout itu di Twitter.

"Kalaupun dia meninggalkan ruangan, harusnya tidak usah pakai bilang-bilang, pakai istilah walkout," kata Amir.

Ferdinand sebelumnya beralasan walkout karena kecewa dengan Jokowi yang tidak memenuhi janji-janji politiknya.

(Baca juga: AHY Apresiasi Pemerintahan Jokowi dalam Pidato Penutup Rapimnas Demokrat)

"Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Mantan relawan Jokowi di Bara JP ini menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak.

"Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tetapi sekarang utang kita semakin menjadi-jadi," katanya.

Ferdinand mengaku tidak takut ditegur Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksinya tersebut. Sebab, sampai saat ini juga belum ada keputusan resmi bahwa Demokrat mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena itu, setiap kader berhak menyuarakan pendapatnya.

Kompas TV OSO beranggapan komunikasi antarpartai politik jelang pemilu merupakan hal yang wajar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com