Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung: Demi Menang Pilkada, Segala Cara Cenderung Dihalalkan

Kompas.com - 06/03/2018, 13:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan perlu adanya upaya bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani pelanggaran pidana selama proses Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 berjalan.

Kerja sama tiga lembaga itu perlu karena pelanggaran hukum menjelang Pilkada cenderung semakin besar karena para pasangan calon maupun tim sukses berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat, apapun caranya. 

"Mereka cenderung menghalalkan segala cara, mulai menyalahgunakan kekuasaan, mengumbar janji, dan menggunakan uang agar dapat dukungan," ukar Prasetyo dalam Rakornis Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Strategi seperti itu, kata Prasetyo, hanya akan menciderai praktik demokrasi. Di samping itu, politik uang yang hampir selalu dilakukan saat Pilkada berpotensi menimbulkan korupsi di kemudian hari.

Baca juga : Mahalnya Ongkos Politik...

Prasetyo mengatakan, yang selama ini terjadi, Pilkada menjadi ajang elite politik di tingkat daerah maupun nasional untuk unjuk kekuatan.

"Pilkada tidak hanya sebagai arena kontestasi demokrasi, melainkan dianggap momen meraih gengsi dan mengejar syahwat memperoleh kekuasaan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, pemilihan umum digambarkan sebagai prosesi yang sangat mahal. Kemudian, timbul anggapan bahwa hanya calon kepala daerah yang sumber keuangannya kuat yang mampu memenangkan kontestasi tersebut. Hal tersebut akhirnya memicu calon kepala daerah untuk mencari berbagai cara demi memenuhi kebutuhan finansial.

Potensi korupsi terbesar dilakukan oleh calon petahana. Prasetyo mengatakan, mereka bisa dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan dan menyelewengkan anggaran daerah.

Baca juga : Petahana Maju Pilkada, Ratusan Daerah Dinilai Rawan Korupsi

"Hal ini didorong keinginan kuat untuk mempertahankan dan meraih kembali kekuasaan yang selama ini dipegangnya," kata Prasetyo.

Modus tersebut akan membuat pilkada hanya melahirkan pejabat publik yang bermental koruptif. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas pemerintahan ke depan, di mana rentan melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan merugikan keuangan negara.

Di samping potensi korupsi, isu-isu provokatif juga kerap dijadikan senjata oleh pasangan calon maupun tim sukses saat pemilu atau pilkada. Termasuk membawa-bawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan serta pemberitaan hoaks.

"Hanya dengan maksud menjatuhkan lawan politik. Hal semcam ini tanggung jawab kita, harus mampu mencegah, menanggulangi, dan menanganinya," kata Prasetyo.

Kompas TV Sidang e-KTP berusaha membuktikan aliran dana kepada Setnov melalui skema barter di tempat penukaran uang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com