Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Australia Bertemu Jokowi, Menlu Retno Bantah Bahas Ba'asyir

Kompas.com - 05/03/2018, 13:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Australia Peter Craig Dutton bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/3/2018) pagi. Pertemuan ini merupakan agenda internal Presiden Jokowi.

Kepada wartawan setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah kehadiran Peter ke Istana Presiden adalah melobi Presiden Jokowi untuk tidak memberikan grasi, abolisi, atau perubahan status menjadi tahanan rumah kepada narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir.

"Tidak. Ini benar-benar kunjungan kehormatan," ujar Retno.

Peter merupakan Menteri Dalam Negeri Australia yang baru menjabat. Usai dilantik, Peter memang sudah merencanakan Indonesia adalah salah satu negara yang akan dikunjunginya pertama kali.

"Jadi (pertemuan) tadi itu perkenalan sebagai Mendagri yang baru," ujar Retno.

(Baca juga: Dikunjungi Menhan, Putra Abu Bakar Ba'asyir Minta Ayahnya Dibebaskan)

Pertemuan itu sekaligus menyampaikan undangan lawatan ke Australia dari Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.

Retno memastikan, Presiden Jokowi bakal memenuhi undangan tersebut. Rencananya, Presiden Jokowi direncanakan terbang ke Australia pada 14 Maret 2018.

"Pak Presiden menyampaikan, Insya Allah akan hadir dalam pertemuan bilateral untuk sampaikan beberapa isu kepada PM Turnbull," ujar Retno.

Soal rencana apa saja yang akan dibahas Presiden Jokowi dengan PM Turnbull, Retno mengatakan, akan dibahas kembali antara dirinya dengan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Australia merespons rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengubah status Abu Bakar Ba'asyir menjadi tahanan rumah atas alasan kesehatan yang menurun.

"Abu Bakar Ba'asyir tidak boleh diizinkan untuk menghasut orang lain untuk melakukan serangan lainnya terhadap warga sipil yang tidak bersalah," demikian keterangan resmi Kemenlu Australia.

Kompas TV Baasyir pun meminta menjadi tahanan rumah dan dirawat oleh keluarga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com