Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kapolri yang Takut-takut Bicara di Tahun Politik

Kompas.com - 04/03/2018, 08:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengakui kini dirinya harus berhati-hati dalam berbicara.

Sebab, kalimatnya tak jarang dipelintir dan dipersepsikan lain di media konvensional maupun media sosial.

Ia menduga hal ini berkaitan dengan tahun politik karena  pilkada serentak digelar dan persiapan Pemilu 2019 dilakukan.

Tito memberi contoh soal videonya yang viral beberapa waktu lalu. Di video itu, pernyataan Tito seolah mengesampingkan ormas Islam selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ia mengatakan, pidato itu ia sampaikan selama sekitar 20 menit. Namun, yang viral hanya berdurasi 2 menit.

"Yang dimaksud gerakan lain bisa merontokkan NKRI yaitu adanya gerakan yang bukan asli Indonesia. Ada gerakan dari jaringan Al Qaeda, ISIS dengan gerakan takfiri, ini jelas masuk ke Indonesia," kata Tito saat menghadiri acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

(Baca juga: Kapolri: Sisa Kelompok Saracen Masih Eksis Sebarkan Hoaks)

Tito mengatakan, negara ini berpotensi terpecah jika kelas menengah masih menjadi minoritas. Selain itu, ada juga masuknya paham ideologi dari luar yang bertentangan dengan Pancasila.

Pidato tersebut, kata Tito, merupakan imbauan pada NU dan Muhammadiyah yang berpotensi jadi sasaran pengaruh ideologi takfiri.

Ia mencontohkan kasus penyerangan terhadap Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta. Ternyata pelakunya berasal dari keluarga NU, tetapi dia terpapar aliran radikal.

Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi NU yang menentang kekerasan dan terorisme. Oleh karena itu, Tito meminta NU sebagai tuan rumah yang mengundang dirinya agar introspeksi dengan adanya fakta tersebut.

"Setelah dipelajari, yang bersangkutan sudah mengadopsi paham takfiri. Dari NU ke takfiri, kok bisa?" kata Tito.

Intinya, kata Tito, ia menyampaikan kekhawatiran itu dalam pidatonya. Namun, pernyataan itu dipelintir di media sosial.

(Baca juga: Kapolri: Isu Penyerangan Ulama Mayoritas Hoaks)

 

Ia meminta maaf jika potongan video tersebut sempat membuat Tarbiyah PERTI salah paham dan merasa kesal dengan dirinya.

"Kita memahami bahwa tiap Muslim adalah bersaudara dan wajib memaafkan yang meminta maaf. Saya dari lubuk hati terdalam, kalau tidak nyaman, saya minta maaf. Tapi tidak ada niat saya untuk menepikan yang lain," kata Tito.

Kapolri mengatakan sudah menemui pihak yang memviralkan videonya itu. Setelah diajak bicara, pelaku mengaku ada maksud tertentu. Ada motif politis di balik penyebaran video itu untuk mendeligitimasi Tito dan Polri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com