Heran Digugat, KPU Sebut Larangan Pasang Gambar Tokoh Nasional Ada Sejak Pilkada 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan menegaskan, larangan memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus partai politik dalam alat peraga kampanye (APK) hanya berlaku di Pilkada serentak 2018.

Misalnya, gambar Presiden RI ke-1 Soekarno, Presiden RI ke-2 Soeharto, Presiden RI ke-3 Baharuddin Jusuf Habibie, pendiri Nahdhatul Ulama KH Hasyim Asy'ari.

“Ini kan konteksnya Pilkada,” kata Wahyu di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Wahyu pun heran, aturan tersebut saat ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah partai politik. Padahal aturan yang ada di dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 itu telah berlaku sejak Pilkada 2015.

“Norma pelarangan foto presiden dan wakil presiden serta tokoh lain yang bukan pengurus parpol, itu norma yang ada sejak Pilkada 2015. Itu bukan norma baru,” tegas Wahyu.

PKPU tersebut juga sejatinya telah dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR sebelum diundangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

(Baca juga: Perindo Heran Tak Boleh Beriklan di TV Sebelum Masa Kampanye)

“PKPU ini sudah melewati masa uji publik. Dalam uji publik kita mengundang parpol, akademisi, NGO, LSM. Setelah uji publik, draf PKPU ini dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Setelah itu dikirim ke Menkumham untuk diundangkan. Artinya, kami sudah menyusun PKPU dengan legitimasi,” kata dia.

Sebelumnya, PDI Perjuangan merasa keberatan dengan aturan KPU yang melarang partai memasang gambar tokoh nasional yang bukan pengurus parpol dalam alat peraga kampanyenya.

Salah satu tokoh yang foto atau gambarnya dilarang digunakan dalam kampanye yakni Presiden RI ke-1 Soekarno. Sontak PDI-P bereaksi dengan adanya aturan tersebut.

Dengan adanya aturan KPU yang melarang foto atau gambar Bung Karno dicantumkan dalam poster ataupun baliho kampanye, PDI-P merasa akan terkena dampaknya.

Padahal, penyertaan gambar tokoh-tokoh bangsa, dianggap secara tidak langsung justru mencegah generasi bangsa lupa akan sejarah. Terutama tentang pikiran, ajaran dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa.