Survei Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Turun, Tokoh Lain Naik

Kompas.com - 22/02/2018, 14:46 WIB
Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Di sisi lain, elektabilitas tokoh alternatif mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari survei Median yang dilakukan pada 1-9 Februari 2018.

Responden yang memilih Jokowi jika pemilihan presiden digelar saat ini sebesar 35,0 persen. Angka ini turun dibandingkan survei pada Oktober 2017, yakni Jokowi dipilih 36,2 responden.

Sementara responden yang memilih Prabowo sebesar 21,2 persen. Angka ini juga turun dibandingkan survei Oktober 2017 di mana elektabilitas Prabowo 36,2 persen.


Baca juga: Survei Indo Barometer: Jika Prabowo Batal Maju Capres, Anies Jadi Lawan Terberat Jokowi

"Pak Jokowi dan Prabowo mulai memudar elektabilitasnya," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (22/2/2018).KOMPAS.com/Ihsanuddin Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Sementara itu, calon presiden alternatif yang menjadi penantang kedua tokoh mengalami peningkatan elektabilitas.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kini dipilih oleh 5,5 persen responden, naik dibandingkan Oktober lalu yang hanya 2,8 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga elektabilitasnya naik tipis dari 4,4 persen ke 4,5 persen.

Baca juga: Angka Survei Semakin Tinggi, Golkar Lebih Optimistis Hadapi 2019

Komandan Satuan Tugas Bersama Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 dari Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengalami peningkatan elektabilitas dari semula di bawah 1 persen ke 3,3 persen.

"Suara Jokowi dan Prabowo pindah ke tokoh-tokoh alternatif," ujar Rico.

Rico menilai, data survei ini menunjukkan bahwa pemilih menginginkan tokoh alternatif selain Jokowi dan Prabowo.

Menurut dia, hal ini menjadi peringatan, khususnya bagi Jokowi sebagai petahana.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau dibiarkan terus lama-lama bisa lampu merah," kata Rico.

Baca juga: Survei LSI: Gerindra Menguat jika Prabowo Nyapres

Rico mengatakan, popularitas Jokowi sebagai petahana sulit meningkat karena kinerja pemerintah yang tidak memuaskan publik, khususnya di bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil survei, responden menaruh perhatian pada berbagai masalah ekonomi, seperti kesenjangan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang tinggi, hingga tarif listrik yang tinggi.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1.000 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling.

Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden, yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.


Responden yang memilih Jokowi jika pemilihan presiden digelar saat ini sebesar 35,0 persen. Angka ini turun dibandingkan survei pada Oktober 2017

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X