Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Kalau Pembangunan Infrastruktur Kisruh, Presiden yang Kena

Kompas.com - 22/02/2018, 19:45 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung langkah pemerintah yang menghentikan sementara pengerjaan proyek infrastruktur yang berada di ketinggian (elevated).

Sebab, sudah terjadi berbagai kecelakaan dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang membuat korban luka-luka hingga meninggal dunia.

"Saya kira ini keputusan yang tepat. Ini menyangkut nyawa, baik pekerjanya maupun publik nantinya sebagai user," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2/2018).

Muhaimin menilai, pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah tak perlu dilakukan secara terburu-buru. Hal yang terpenting, proyek infrastruktur yang dibangun bisa selesai dan tak menimbulkan kecelakaan kerja.

"Ini kan program andalan Presiden, pertaruhan Presiden. Jadi kalau (pembangunan infrastruktur) sampai kisruh, pasti Presiden dan jajaran yang kena," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

(Baca juga: Kecelakaan Proyek Infrastruktur Terus Terjadi, Ini Kata Presiden)

Saking seringnya kecelakaan proyek infrastruktur, Cak Imin mengaku sempat curiga ada yang melakukan sabotase. Namun, ia tak mau lebih jauh berspekulasi dan akan menunggu terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

"Mari kita tunggu hasil evaluasi dan audit pihak-pihak yang telah ditunjuk pak Basuki (Menteri PU). Mudah-mudahan ada segera kejelasan sehingga proyek bisa dilanjutkan segera," kata Muhaimin.

Muhaimin juga mengaku akan memanggil politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini menjadi Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk bertanya soal keselamatan kerja para pekerja konstruksi.

"Kita percayakan kepada para menteri untuk menangani ini. PKB selalu support," kata mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.

"Memang baik mengerjakan proyek penting, tapi lebih penting mengerjakan proyek dengan baik.

Kecelakaan kerja proyek infrastruktur terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, 14 kasus kecelakaan terjadi dalam tujuh bulan terakhir pada proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan baru saja diresmikan.

Sepanjang itu, tujuh nyawa melayang dan tak kurang dari 19 orang luka-luka.

Kompas TV Padatnya pekerjaan BUMN Karya dinilai menjadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan konstruksi milik pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com