Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fredrich Yunadi Minta Izin Berobat, tetapi Waktunya Tengah Malam

Kompas.com - 22/02/2018, 12:24 WIB
Abba Gabrillin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fredrich Yunadi mengajukan permohonan izin berobat kepada majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Advokat yang kini berstatus terdakwa itu meminta diizinkan berobat ke dokter yang berpraktek pada tengah malam.

"Mohon izin, dokternya praktek jam 09.00 malam sampai jam 02.00 pagi. Jadi bagaimana selanjutnya pemeriksaan, karena belakangan ini tensi saya drastis tahu-tahu 100 tahu-tahu 90, bawahnya 50," ujar Fredrich kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Fredrich, dia ditangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat sedang berobat di Rumah Sakit Medistra.

Saat itu, dokter menyarankan agar 10 hari kemudian dia kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

(Baca juga: Malu Pakai Rompi Tahanan KPK, Fredrich Yunadi Mengadu ke Hakim)

Namun, menurut Fredrich, surat izin berobat yang disampaikan kuasa hukumnya tidak ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Padahal, saat itu dia sangat memerlukan perawatan.

"Saya sudah dipasang 15 ring, sudah kronis dengan tekanan tensi naik turun, ini fatal. Tapi surat kami dilecehkan Pak, tidak ditanggapi. Kami dianggap bangkai dibiarkan mati," kata Fredrich.

Ketua majelis hakim Syaifuddin Zuhri mengizinkan Fredrich untuk berobat. Namun, mengenai teknis waktu dan tempat berobat, Fredrich diminta berkoordinasi dengan KPK, termasuk meminta rekomendasi dokter Rutan KPK.

Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo meminta majelis hakim menjelaskan secara detail waktu berobat di dalam ketetapan hakim.

Hal itu diperlukan karena Fredrich meminta izin berobat pada malam hari.

Kompas TV Fredrich mengaku sudah menelpon pihak penyidik KPK bahwa Setya Novanto mengalami kecelakaan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com