Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres, PDI-P Bakal Bahas dengan Partai Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 21/02/2018, 17:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya belum memutuskan sosok cawapres yang akan mendampingi Presiden Jokowi pada Pemilu 2019.

Ia mengatakan, PDI-P baru membahas kriteria cawapres yang nantinya akan disandingkan dengan Jokowi. Ia menekankan, hal terpenting ialah cawapres Jokowi memiliki komitmen kerakyatan dan cocok bekerja sama dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Selain itu, kata Hasto, PDI-P juga akan membahas cawapres pendamping Jokowi bersama seluruh partai koalisi pemerintah karena tak ada partai yang mampu mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres.

Baca juga: Poltracking: Demokrat Bisa Jual AHY Cawapres ke Jokowi atau Prabowo

"Didialogkan bersama dengan partai yang mengusung mengingat berdasarkan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) kekuatan PDI-P hanya 18,7 persen," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Saat ditanya apakah PDI-P akan mengusung cawapres dari kalangan tertentu seperti santri atau nasionalis, Hasto menjawab belum ada pembicaraan yang mengerucut ke sana. Ia mengatakan, kemungkinan hal itu akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Bali besok.

"Segala sesuatunya ada waktu. Ada waktu untuk tahapan-tahapannya. Tahapan sekarang bagi kami masih harus rakernas. Di rakernas, kami melakukan pengecekan, bagaimana persiapan seluruh jajaran partai, bagaimana pergerakan kaderisasi, kepemimpinan, rekrutmen anggota," kata Hasto.

Kompas TV Dukungan ini berasal dari elemen masyarakat yang berada di bawah naungan Forum Nahdliyin Bersatu atau FNB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com