Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/02/2018, 21:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didorong kader partainya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres pada Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa setiap partai ada kecenderungan mendorong kepemimpinan dari dalam partainya.

"Tentu Cak Imin, ya wajar, ketua umum dicalonkan oleh parpolnya masing-masing," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Seperti halnya Jokowi, kata Hasto, yang lahir dari proses kepemimpinan internal PDI-P. Namun, saat ini partai berlambang banteng itu sedang melakukan penjajakan ke berbagai partai.

"PDI-P juga berproses untuk menyiapkan kaderisasi kepemimpinan di internal partai," kata Hasto.

(Baca juga: Di Banyuwangi, Cak Imin Dapat Kartu Hijau untuk Maju Cawapres)

Namun, kata Hasto, partainya kembali menyerahkannya pada rakyat. Menurut dia, pilihan rakyat akan lebih bermanfaat karena calon tersebut pasti dipercaya memimpin Indonesia lima tahun berikutnya.

PDI-P sendiri belum menentukan siapa Cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2019.

Partai tersebut akan menggelar Rapat Kerja Nasional ketiga pada 23-25 Februari 2018. Salah satu agendanya yakni terkait calon presiden dan wakil presiden yang diusung tahun 2019.

"Pada Rakernas itu kami akan membahas hal-hal strategis terkait pemilu serentak 2019, dan berkaitan dengan siapa yang akan diputuskan sebagai capres dan cawapres," kata Hasto.

Sebelumnya, Muhaimin mengaku terharu, karena dorongan untuk menjadi cawapres tidak hanya dari massa PKB di Pulau Jawa. Menurut dia, dukungan itu merata di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Wasekjen PPP: Hak Cak Imin Ngaku Didorong Jadi Cawapres Jokowi)

"Dari aspirasi yang saya himpun, kader PKB ingin saya cadi cawapres Pak Jokowi pada Pilpres tahun depan," kata Muhaimin.

Saat ini, Cak Imin mengaku terus berkonsultasi dengan para kiai Nahdatul Ulama (NU), serta meminta tausiyah dan masukan perihal rencana maju pada Pilpres 2019.

Dukungan tersebut juga nantinya akan dibahas di musyawarah pimpinan nasional PKB tahun depan.

"Aspirasi ini akan direspons melalui mekanisme partai di forum Muspimnas (Musyawarah Pimpinan Nasional) PKB. Dan akan diputuskan awal Juni 2019," ucap Cak Imin.

Pada Pemilu 2014 lalu, PKB masuk dalam jajaran partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Saat itu, PKB menjadi partai pengusung bersama PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKPI.

Kompas TV Namun, keputusan itu baru akan diumumkan tanggal 3 Juni mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com