Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Cawapres, PDI-P Bakal Bahas dengan Partai Koalisi Pemerintah

Kompas.com - 21/02/2018, 17:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya belum memutuskan sosok cawapres yang akan mendampingi Presiden Jokowi pada Pemilu 2019.

Ia mengatakan, PDI-P baru membahas kriteria cawapres yang nantinya akan disandingkan dengan Jokowi. Ia menekankan, hal terpenting ialah cawapres Jokowi memiliki komitmen kerakyatan dan cocok bekerja sama dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Selain itu, kata Hasto, PDI-P juga akan membahas cawapres pendamping Jokowi bersama seluruh partai koalisi pemerintah karena tak ada partai yang mampu mengusung sendiri pasangan capres dan cawapres.

Baca juga: Poltracking: Demokrat Bisa Jual AHY Cawapres ke Jokowi atau Prabowo

"Didialogkan bersama dengan partai yang mengusung mengingat berdasarkan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) kekuatan PDI-P hanya 18,7 persen," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Saat ditanya apakah PDI-P akan mengusung cawapres dari kalangan tertentu seperti santri atau nasionalis, Hasto menjawab belum ada pembicaraan yang mengerucut ke sana. Ia mengatakan, kemungkinan hal itu akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Bali besok.

"Segala sesuatunya ada waktu. Ada waktu untuk tahapan-tahapannya. Tahapan sekarang bagi kami masih harus rakernas. Di rakernas, kami melakukan pengecekan, bagaimana persiapan seluruh jajaran partai, bagaimana pergerakan kaderisasi, kepemimpinan, rekrutmen anggota," kata Hasto.

Kompas TV Dukungan ini berasal dari elemen masyarakat yang berada di bawah naungan Forum Nahdliyin Bersatu atau FNB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com