Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P, Anton dan Puti Hadir, Djarot dan Gus Ipul Tak Tampak

Kompas.com - 28/01/2018, 16:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menggelar Sekolah Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).

Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng tersebut hadir. Antara lain Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Komjen (Pol) Anton Charliyan, bakal calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo, bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarnoputri dan bakal calon Wakil Gubernur Lampung Sutono.

Catatan Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan di Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, calon kepala daerah yang terdaftar mengikuti sekolah calon kepala daerah berjumlah 91. Namun hanya sebanyak 48 orang yang hadir dalam pembukaan, Minggu ini.

Beberapa bakal calon yang tampak tak hadir, antara lain bakal calon gubernur Jawa Barat TB Hasanudin, bakal calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, bakal calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat dan bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus.

Baca juga : Hati-hati, PNS Bisa Dipecat jika Unggah Gambar Calon Kepala Daerah)

Kepala Sekolah Calon Kepala Daerah Komarudin Watubun mengatakan, peserta yang belum hadir saat pembukaan, akan hadir pada Minggu malam atau keesokan harinya. Sebab, saat ini mereka yang tidak hadir kebanyakan sedang mengurus proses ferivikasi faktual oleh KPU.

"Mereka beberapa waktu lagi akan bergabung bersama-sama kita di sini," ujar Komarudin di dalam sambutannya.

Komarudin berkelakar, sekolah calon kepala daerah kali ini lebih berwarna dibandingkan dengan sekolah tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya sekolah kali ini diikuti oleh tiga jenderal dari Polri dan seorang jenderal dari TNI.

"Sekarang ada jenderal begini, kalian harus lebih disiplin," ujar Komarudin.

Selama tujuh hari ke depan, peserta akan digembleng dengan sejumlah materi. Mulai dari bagaimana berproses selama Pilkada, materi soal pendalaman ideologi Pancasila, tata kelola pemerintahan yang baik hingga menjalankan visi misi partai politik saat menjadi kepala daerah.

Sejumlah tokoh yang sudah berpengalaman di bidangnya akan dihadirkan selama sekolah. Mereka diharapkan memberi pembekalan kepada para bakal calon kepala daerah agar mampu menjalankan kepemimpinan daerah dengan baik ke depannya.

Komarudin sekaligus mewanti-wanti bahwa selama sekolah berlangsung, seluruh status para peserta tidak berlaku. Tidak peduli peserta merupakan petahana, jenderal polisi, jenderal TNI, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai peserta sekolah.

"Seluruh atribut teman-teman, bintang, incumbent, dicabut dan sekarang seluruhnya sama sebagai siswa sekolah," ujar Komarudin.

 

Kompas TV KPU menganggap tidak wajar jika calon kepala daerah hartanya terlalu sedikit. Pasalnya, modal kampanye juga bersumber dari pribadi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com