Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Cermati Potensi Masalah Verifikasi Faktual 12 Partai Lama

Kompas.com - 27/01/2018, 19:06 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) akan memulai proses verifikasi faktual 12 partai politik (parpol) lama besok Minggu (28/1/2018). Verifikasi faktual akan dilakukan di tiga tingkat yakni pusat (DPP), provinsi (DPD/DPW), dan kabupaten/kota (DPC).

Berdasarkan Peraturan KPU 5/2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, kegiatan verifikasi faktual tingkat pusat dan provinsi akan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Januari 2018.

Sedangkan kegiatan verfikasi faktual tingkat kabupaten/kota akan berlangsung dari tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2018.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan, potensi persoalan yang paling besar ada di tingkat kabupaten/kota.

Baca juga : 12 Partai Lama Mulai Verifikasi Faktual Besok, Ini Jadwalnya

Hal tersebut karena verifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi hanya mencakup tiga komponen yakni kepenguruan, keterwakilan perempuan 30 persen, dan domisili kantor. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, akan diverifikasi faktual komponen keanggotaan parpol.

“Kami kira yang butuh atensi serius adalah di tingkat kabupaten/kota, karena verifikasi faktual sampai pada keanggotaan,” kata Abhan di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Abhan yakin 12 parpol cukup siap untuk diverifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi. “Tapi yang kabupaten/kota ini bisa jadi akan dinamis. Apakah nanti ada keanggotaan ganda dengan partai lain atau tidak,” imbuh Abhan.

Di samping kegandaan, Abhan juga mengingatkan parpol calon peserta pemilu 2019 untuk menghadirkan anggotanya yang benar-benar terdata dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Baca juga : Berubah, Begini Metode KPU Verifikasi Faktual 12 Partai Pasca-Putusan MK

“Jangan yang dihadirkan (ke kantor DPC) ternyata bukan yang terdapat di Sipol,” ucap Abhan.

Sama halnya dengan data keanggotaan, dia menekankan agar domisili kantor DPC juga sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam Sipol. Sebab, Sipol inilah yang akan menjadi pegangan verifikasi faktual oleh KPU.

Sebelumnya, KPU telah menentukan jadwal verifikasi faktual 12 parpol lama pada Minggu (28/1/2018) dan Senin (29/1/2018). Lima parpol akan diverifikasi pada hari Minggu, yakni Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Demokrat.

Sementara itu tujuh parpol akan diverifikasi faktual pada Senin, antara lain, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kompas TV Isu ini pun dibuka Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Daryatmo , Sudewo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com