Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Peserta Pemilu 2014 "Tawar-menawar" Jadwal Verifikasi Faktual

Kompas.com - 25/01/2018, 18:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyurati 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 untuk mengikuti proses verifikasi faktual sebagai bagian dari pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Sejumlah parpol saat ini masih "tawar-menawar" jadwal yang sudah disusun KPU. Adapun 12 parpol lama tersebut adalah Partai Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, Hanura, Partai Nasdem, PKB, PKPI, dan PBB.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, KPU sudah memberitahukan jadwal verifikasi faktual 12 parpol tersebut, partai mana saja yang akan diverifikasi faktual pada Minggu (28/1/2017) dan Senin (29/1/2018).

"Nah, itu ternyata mendapat respons dari parpol. Ada yang mengajukan penyesuaian jadwal. Yang semula dijadwalkan pukul 10.00 minta pukul 12.00. Ada yang dijadwalkan pukul 12.00, minta pukul 04.00 sore," kata Arief ditemui seusai pemaparan "Pencapaian 2017 & Proyeksi 2018 Bawaslu" di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

(Baca juga: Perubahan Metode Verifikasi Faktual KPU Pengaruhi Kualitas Pemilu)

Dengan adanya tawar-menawar jadwal verifikasi faktual itu, KPU kembali menyusun jadwal untuk 12 partai politik. Arief mengatakan, KPU menunggu kepastian kesiapan dari parpol untuk diverifikasi faktual sampai Jumat (26/1/2018).

"Nanti hari Sabtu (27/1/2018) kami putuskan. Itu tidak bisa diubah lagi karena KPU harus mengatur tim untuk pergi ke mana saja," kata Arief.

Arief berharap, dalam memilih jadwal verifikasi faktual, parpol juga mempertimbangkan beban KPU.

"Kalau Senin, kalau jarak antar-(kantor DPP)-partai cukup jauh kan jalanan padat. Kalau Minggu, mungkin masih longgar," kata dia.

(Baca juga: KPU Harusnya Tak Sulit Laksanakan Putusan MK soal Verifikasi Parpol)

Rencana teknisnya, dalam satu hari KPU akan membagi proses verifikasi faktual menjadi empat slot jadwal. Masing-masing satu jam, yaitu pukul 10.00-11.00, 12.00-13.00, 14.00-15.00, dan terakhir pukul 16.00-17.00.

"Di setiap sesi tidak boleh lebih dari tiga partai. Jadi tidak bisa semua partai minta satu jadwal. KPU tidak memiliki tim sebanyak itu. Tim yang dimiliki KPU paling banyak tiga orang," kata Arief.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, verifikasi faktual di tingkat DPP (pusat) dan DPW/DPD/KIP Aceh (provinsi) akan dilangsungkan selama tiga hari mulai 28 Januari hingga 30 Januari 2018.

Sementara verifikasi faktual di tingkat DPC/KIP (kabupaten/kota) akan dilangsungkan selama tiga hari mulai 30 Januari hingga 1 Februari 2018. Verifikasi faktual keanggotaan parpol akan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota.

Kompas TV Komisi II DPR menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com