Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Rombak Kepengurusan, Bagaimana Proses Verifikasi di KPU?

Kompas.com - 22/01/2018, 16:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar baru saja mengumumkan kepengurusan baru di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Sebagaimana diketahui, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/2018, Partai Golkar dan 11 partai lama peserta Pemilu 2014 juga wajib mengikuti tahapan verifikasi faktual untuk dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Dengan adanya perubahan kepengurusan ini, lantas bagaimana proses verifikasi faktual partai berlambang beringin itu?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pada prinsipnya pergantian atau perubahan kepengurusan merupakan urusan internal partai politik.

Perubahan kepengurusan tersebut lantas diminta untuk segera disahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Surat keputusan Kemenkumham terbaru itu yang akan menjadi dasar bagi KPU untuk verifikasi faktual kepengurusan di tingkat DPP," kata Hasyim, saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (22/1/2018).

(Baca juga: Ini Struktur Kepengurusan Baru Golkar)

Namun, apabila perubahan kepengurusan terjadi di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, maka KPU akan melihat berdasarkan AD/ART masing-masing parpol, pihak mana yang mengeluarkan SK untuk pergantian kepengurusan tersebut.

"Misalnya kalau perubahan kepengurusan tingkat provinsi SK-nya DPP, maka kemudian yang akan kami pastikan adalah apakah ada perubahan SK DPP tentang kepengurusan parpol di tingkat daerah," ucap Hasyim.

Sementara itu, apabila SK Kemenkumham yang baru untuk kepengurusan DPP belum juga keluar, Hasyim menegaskan, KPU akan memverifikasi orang-orangnya atau pengurus sesuai dengan SK lama.

Ditemui di tempat terpisah, Komisiner KPU Ilham Saputra memperkirakan Partai Golkar segera akan memproses pengesahan kepengurusan yang baru ke Kemenkumham.

"Cepat kok mereka mengurusnya (SK), kan juga relatif tidak ada masalah di internal," kata Ilham.

(Baca juga: KPU Harusnya Tak Sulit Laksanakan Putusan MK soal Verifikasi Parpol)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menambah satu kursi lagi di kabinet untuk Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com