Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Gelar Mediasi antara KPU dan Dua Parpol

Kompas.com - 04/01/2018, 14:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) menggelar mediasi sengketa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Afifuddin mengatakan, pada hari ini, Kamis (4/1/2017), Bawaslu menggelar mediasi untuk dua pelapor yaitu Partai Idaman dan Partai Indonesia Kerja (PIKA) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sama seperti yang kemarin, kami akan meminta keterangan dari pelapor dan terlapor. Kalau tidak terjadi kesepakatan, ya naik ajudikasi," kata Afifuddin, di Gedung Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Jakarta, Kamis.

Baca juga: Tak Lolos Penelitian Administrasi, Tujuh Parpol Gugat KPU ke Bawaslu

Afifuddin mengatakan, mediasi antara KPU dan Partai Idaman dimulai pukul 13.00 WIS. Sedangkan mediasi antara KPU dan PIKA dijadwalkan pukul 16.00 WIB.

Anggota Bawaslu RI Mochammad AfifuddinKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin
Awalnya, Bawaslu berencana menggelar sidang mediasi secara paralel, mengingat waktu penanganan yang harus selesai dalam 12 hari.

Namun, mengingat KPU memiliki keterbatasan sumber daya, maka mediasi dengan parpol digelar satu per satu.

"Tadinya kami ingin sehari selesai dengan dua meja. Ya tapi kan kita harus koordinasi juga dengan tenaga di KPU," kata Afifuddin.

Baca juga: Tak Menyerah, Rhoma Kembali Laporkan KPU ke Bawaslu

Sementara itu, untuk lima partai lainnya, berkas permohonan sengketa sudah lengkap. Mediasi baru akan dilangsungkan pada Jumat (5/1/2017) besok.

Setelah sidang mediasi ketujuh partai selesai, Bawaslu akan menjadwalkan sidang ajudikasi bagi perkara yang tidak mencapai kesepakatan.

"Semoga yang lima besok juga tidak terlalu panjang, sehingga sore, malam bisa selesai," kata Afifuddin.

Pada mediasi hari ini, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari akan mewakili KPU.

"Hari ini PIKA sama Partai Idaman. Besok lima parpol lagi sidang mediasi. Yang datang saya sama biro hukum," kata Hasyim.

Kompas TV Politik SARA dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com