Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sering Dipalak LSM, Penyuap Dirjen Hubla Punya 21 Kartu ATM

Kompas.com - 21/12/2017, 12:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris PT Adiputra Kurniawan, Adi Putra Kurniawan, memiliki 21 kartu ATM yang dibuat menggunakan KTP palsu.

Kartu ATM itu digunakan Adi Putra untuk membayar jatah preman hingga menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.

Hal itu dikatakan Adi Putra saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/12/2017).

"Total ATM ada 21. Awalnya saya buat cuma lima. Itu sebetulnya cukup kalau pada dikembalikan. Tetapi yang kembalikan cuma satu-dua orang saja," kata Adi kepada majelis hakim.

Menurut Adi, pembuatan 21 kartu ATM itu sebenarnya untuk memudahkan dia saat memberikan uang kepada berbagai orang yang ia temui di kawasan proyek.

(Baca juga: Kata KPK soal Pengakuan Mantan Dirjen Hubla Terkait Uang untuk Paspampres)

Adi mengatakan, sebagian besar orang yang ia temui adalah anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"LSM biasanya minta jatah preman. Di Pulang Pisau banyak juga persatuan nelayan yang bertemu saya. Banyak yang sering ganggu pekerjaan," kata Adi.

Namun, selain diberikan kepada pihak-pihak tersebut, Adi mengaku menggunakan kartu ATM yang ia miliki untuk diberikan kepada pejabat lelang proyek di Pelabuhan Pulang Pisau. Uang dalam ATM sengaja diberikan untuk membantu operasional para pejabat.

Dalam kasus ini, Adi Putra didakwa menyuap Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pekerjaan di bawah Ditjen Perhubungan Laut.

Uang tersebut diberikan secara bertahap melalui transfer bank. Sebelumnya, Adi Putra menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan beserta nomor pin kepada Tonny.

Kompas TV Panglima TNI memerintahkan pusat polisi militer dan Inspektorat Jenderal TNI menyelidiki dugaan adanya aliran uang untuk Pasukan Pengamanan Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com