Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seminggu, Polisi Tangkap 50 Penimbun Barang Kebutuhan Rakyat

Kompas.com - 18/12/2017, 19:24 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang Natal dan Tahun Baru, praktik penimbunan barang kebutuhan rakyat kian banyak. Dalam tujuh hari saja, polisi menangkap tangan 50 penimbun.

“Itu memberikan efek kepada yang lain,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara konferensi pers pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tito mengatakan, penimbunan barang kebutuhan merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan barang di pasaran. Akibatnya, harga-harga barang tersebut bisa melonjak dan memberatkan masyarakat.

Saat ini, kata dia, polisi selalu melakukan pemantauan terkait harga-harga barang di pasaran. Bahkan, Polri juga memiliki mekanisme laporan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai dari laporan intelijen, Satgas Pangan, dan jalur reserse.

Baca juga : Paket Sembako Rp 30.000 Tak Sanggup Ditebus Semua Warga

“Dari ketiga sisi ini akan ketahuan di mana harga pangan yang naik. Begitu sudah naik, kami akan cek penyebabnya apa. Suplainya atau distribusinya,” kata Tito.

Bila persoalan ada pada suplai, maka tutur Tito, Kementerian Pertanian dan Bulog akan menambah suplai ke pasaran. Adapun polisi akan turut mengawasi distribusi barangnya.

Namun, bila lonjakan harga terjadi karena kelangkaan akibat penimbunan barang, maka Polisi akan melakukan langkah penegakan hukum.

“Kami akan soft dulu kepada mereka menegur, kalau tidak bisa ya kami lakukan tindakan hukum,” tutur Tito.

Kompas TV Status Gunung Agung yang awas membuat pasokan sayur dan buah buahan terpaksa didatangkan dari wilayah Bangli dan Tabanan serta pulau Jawa.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com