Megawati Minta Penyelenggara Pemilu Tegas Soal Politik SARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih tegas dalam menghadapi politik SARA dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye yang mengedepankan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang membuat hilangnya etika berpolitik di Indonesia.

"Ini yang saya inginkan untuk KPU, Bawaslu, Panwaslu untuk benar bahwa sepakat dulu caranya (menghilangkan politik SARA) bagaimana. Mau main SARA? Masalah agama, suku. Hanya akan mendatangkan hal-hal dimana yang tampil hanya sebuah sifat permusuhan," kata Megawati dalam pidatonya saat mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

(Baca juga : Jika Terpilih, Murad Diminta Mega Dukung Kebijakan Menteri Susi)

Menurut Megawati, politik SARA mengakibatkan hilangnya unsur fairness atau adil dalam kontestasi pemilu.

Seharusnya, kata dia, rakyat diberi keleluasaan untuk memilih kepala daerahnya dengan cara-cara yang berbudaya.

Presiden Ke-5 RI itu mencontohkan bagaimana konflik SARA di Maluku begitu panas. Saat itu, dirinya yang masih menjabat presiden diminta untuk menyelesaikan konflik di Maluku.

"Aduh, begini ya. Ketika kebencian dimarakkan, satu keluarga bisa bunuh-bunuhan hanya karena agama. Ditimbulkan kebencian. Sudah lupa ada hubungan darah," kata dia.

(Baca juga : Megawati Akan Umumkan Cagub Jabar dan Jateng pada Menit-menit Akhir)

Ia menegaskan, siapapun boleh berkampanye sambil melontarkan janji-janji. Namun, janji tersebut harus dipenuhi saat seorang calon kepala daerah sudah terpilih.

Visi dan misi calon kepala daerah pun disusun agar janji kampanye bersinergi dengan realisasinya.

"Kita boleh kampanye dengan segala janji tapi harus dipatuhi," tuturnya.