Kemendagri Serahkan DP4 untuk Pemilu 2019 ke KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden 2019. 

DP4 tersebut berasal dari data kependudukan kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kemendagri dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan, serta diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata.

"Data kependudukan yang ada di Kemendagri saat ini dari 261 juta jiwa, dengan wajib KTP sejumlah 189 juta," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Jumlah data wajib KTP tersebut akan ditambah dengan 7 juta tambahan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada April 2019. 

Baca: 12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melaju ke Tahap Verifikasi Faktual

Dengan demikian, total DP4 untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjumlah 196.545.636.

"Saat ini, dinas kependudukan kabupaten/kota telah melakukan perekaman terhadap penduduk yang sampai dengan April 2019 mendatang akan berusia 17 tahun. Sehingga pemilih pemula pada pemilu nanti sudah memilki KTP elektronik pada saat pemungutan suara," kata Hadi.

Dengan dilakukannya rekaman sidik jari dan iris mata bagi semua wajib KTP elektronik, Kemendagri yakin tidak akan ada pemilih ganda atau yang memiliki KTP elektronik ganda.

"Jika ada, dapat dipastikan bawah KTP elektronik tersebut palsu. Karena penduduk yang merekam lebih dari satu kali akan terblokir dan tidak akan pernah diterbitkan," ujar dia.

Baca: Jokowi Ingatkan Jajarannya, Tahun Depan Sudah Tahapan Pemilu 2019

Kemendagri berharap, DP4 tersebut bisa digunakan KPU untuk menyusun data pemilih pada Pemilu 2019.

"Dengan telah diserahkan DP4, maka KPU provinsi kabupaten/kota telah dapat memulai tahapan Pemilu dan Pilpres 2019," kata Hadi.

Kemendagri juga berharap, semua penduduk yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang.

"Kepada penyelenggara (berharap) dapat melaksanakan pemilu dan pilpres secara langsung, umum, bebas rahasia dan adil," ujar dia. 

"Saya harapkan KPU untuk menjalin sinergi yang harmonis dengan pemerintah pusat dan daerah. Sinergitas dan keharmonisan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pileg dan Pilpres 2019 yang berkualitas," papar Hadi.