Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bekali Calon Kepala Daerah, PDI-P Ingatkan soal Tantangan Intoleransi

Kompas.com - 11/12/2017, 22:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan pembekalan kepada 68 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh partainya, di Sekolah Partai di Kinasih, Depok, Senin, (11/12/2017).

Hasto mengatakan, ada banyak tantangan kebangsaan yang harus dihadapi di masing-masing daerah.

"Namun di atas semuanya, permasalahan ideologi berupa rongrongan terhadap Pancasila, berupa radikalisme dan intoleransi, termasuk fenomena politisasi isu SARA, harus menjadi prioritas kepala daerah," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/12/2017).

Hasto menilai, tantangan ini yang paling krusial karena menyangkut kepentingan strategis keberadaan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Hasto meminta agar nilai-nilai Pancasila harus betul-betul dipraktekkan dalam segala kebijakan dan program yang dilakukan di daerah masing-masing.

"Rakyat butuh contoh dan praktek nyata dari para pemimpinnya. Rakyat juga harus bisa merasakan manfaat dari program kerja para pemimpinnya," ucap Hasto.

Tantangan mendesak lainnya, lanjut Hasto, adalah terkait dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan.

Hasto meminta para calon kepala daerah melakukan langkah inovatif dan kreatif yang dapat dijadikan terobosan bagi para pemimpin daerah untuk betul-betul secara serius meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Para pemimpin daerah dari PDI Perjuangan harus bisa menjadi pelopor dalam menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, dan utamanya rakyat miskin," ucap Hasto.

Hasto meminta para calon kepala daerah mencontoh para kepala daerah PDI-P yang sudah berhasil.

Misalnya Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Hendrar Prihadi (Walikota Semarang), Hasto Wardoyo (Bupati Kulonprogo), Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dan lain-lain.

Menurut Hasto, mereka telah membuktikan bahwa hal tersebut sangat bisa diwujudkan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com