Golkar Upayakan Munaslub Terselenggara Selambatnya 20 Desember

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji menuturkan, pihaknya mengupayakan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bisa terselenggara selambat-lambatnya 20 Desember 2017.

Hal itu salah satunya mempertimbangkan rekomendasi DPD I yang meminta Munaslub segera digelar.

"Semua DPD I kira-kira aspirasinya tidak boleh lebih dari 20 Desember. Jadi sebelum tanggal 20 kalau bisa sudah ada Munaslub," ujar Sarmuji dalam acara diskusi bertajuk "Golkar untuk Indonesia Menyambut Partai Bersih, Merakyat, Berintegritas" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).

Menurutnya, hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, persiapan Munaslub tak perlu terlalu besar karena tak melakukan terlalu banyak perubahan struktur.

Kalau pun ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maka hanya dilakukan terhadap poin kecil saja.

(Baca juga : Novanto Disebut Pasrah Ada Munaslub jika Memang Kemauan DPD Golkar)

Ia menambahkan, rencana penyelenggaraan Munaslub sudah tak sekadar memikirkan usulan lebih dari 2/3 DPD I namun lebih kepada rasa keprihatinan yang sama terhadap kondisi partai.

Rasa keprihatinan itu lah yang menurutnya mendorong semua bersepakat Munaslub perlu digelar untuk menjadi jalan keluar.

"Jadi bukan ngotot-ngototan, memang kesepakatan bersama Munaslub harus dilakukan," tuturnya.

Adapun pada pekan depan Golkar rencananya akan melaksanakan rapat pleno untuk membahas soal Munaslub.

Undangan pleno belum disebarkan. Namun, kemungkinan pleno akan digelar hari Senin.

"Kalau tidak Senin ya Rabu. Tapi masih kami komunikasikan karena Plt ketua umum masih di luar kota. Kami akan komunikasikan," kata Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jawa Timur VI itu.

Adapun perwakilan DPD I Partai Golkar sepakat agar munaslub digelar dalam waktu dekat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada DPP, Kamis (30/11/2017) lalu.

Mereka menargetkan setidaknya munaslub digelar pada 16 atau 17 Desember 2017.

Munaslub tersebut ditujukan untuk memilih ketua umum Partai Golkar definitif pengganti Setya Novanto. Novanto dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.