Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Panglima Terpilih, Hadi Tjahjanto Pastikan Netralitas TNI

Kompas.com - 08/12/2017, 06:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima terpilih TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memastikan netralitas TNI jelang tahun pemilu.

Pada tahun 2018, akan ada Pilkada Serentak, serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

Isu netralitas TNI menjadi salah satu yang disinggung pada proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Rabu (6/12/2017).

"Netral kan. Netral. Caranya adalah, kita memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Hadi, seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPRKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR
Hadi juga menyinggung ketentuan dalam sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis.

Baca: Harapan untuk Marsekal Hadi, Hapus Kekerasan Militer terhadap Warga Sipil

Adapun, dalam bab penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa politik praktis yang dimaksud dalam arti TNI hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"Di sana disebutkan bahwa TNI tidak berpolitik praktis dan mengikuti kebijakan politik negara," ujar Hadi.

Plong

Lebih jauh, Hadi mengungkapkan kelegaannya setelah proses fit and proper test di DPR selesai. Hasil tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan pada forum rapat paripurna.

Baca: DPR Sahkan Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

"Perasaan saya ya sudah plong karena beban yang diberikan kepada saya, pertanggungjawaban kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai tinggal hasilnya nanti," kata Hadi.

Komisi I DPR memutuskan untuk menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai, Hadi adalah sosok yang sanggup memimpin TNI mengantikan Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada April 2018.

Kompas TV Marsekal Hadi Tjahjanto mengundang anggota Komisi I DPR untuk sarapan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com