Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR yang Baru Diharapkan Tak Berpotensi Tersandera Kasus Hukum

Kompas.com - 05/12/2017, 18:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengapresiasi jika Ketua DPR Setya Novanto, yang mejadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, mundur dari jabatannya.

Menurut dia, tak elok jika jabatan publik diisi oleh tersangka yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syamsuddin mengatakan, Ketua DPR yang baru diharapkan tak berpotensi memiliki masalah hukum dan bernasib sama dengan Setya Novanto.

“Ketua DPR baru harus bersih sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum di kemudian hari, berpengalaman, muda, dan berintegritas," kata Syamsuddin, saat dihubungi, Selasa (5/12/2017).

Baca: Setya Novanto Disebut Sudah Legawa Mundur dari Jabatan Ketua DPR

Syamsuddin mengatakan, pengganti Setya Novanto memang harus berasal dari Fraksi Partai Golkar. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPD dan DPRD.

Oleh karena itu, Syamsuddin berharap Golkar dapat memilih sosok yang kompeten.

"Dengan demikian, Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR dimata rakyat dan bagi Golkar sendiri “kata Syamsuddin.

Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto saat membawakan pidato pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Ia yakin, masih ada sosok yang bersih dari masalah hukum di Partai Golkar.

Syamsuddin mengingatkan, pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen yang kini terus terpuruk akibat ulah Setya Novanto.

Selain itu, sosok Ketua DPR juga akan menentukan nasib dan citra Golkar ke depan.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengatakan, Novanto siap untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Baca juga: MKD: Permintaan Maaf Novanto Bukan Pengakuan Kesalahan

Namun, Novanto masih mencari waktu yang tepat untuk mundur.

"Saya katakan, Setnov bersiap mundur dan buat saya kalau dia gunakan hak pribadi, saya bersyukur. Novanto cari waktu yang tepat," kata Melki dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding juga menyampaikan hal yang sama.

Menurut Sudding, Setya Novanto sadar posisinya saat ini. Novanto akan mengambil sikap dalam waktu dekat. 

Kompas TV Salah satu politisi yang menyampaikan rencana mundur Setya Novanto adalah Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com