Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kecaman terhadap Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 19:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/10/2017) diwarnai interupsi sejumlah fraksi terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

Interupsi pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati.

Sejumlah poin disampaikan oleh Reni. Salah satunya adalah ajakan menggalang kekuatan negara Muslim di dunia.

"Fraksi PPP meminta Pemerintah RI sesegera mungkin menggalang kekuatan dengan dunia Muslim menolak keputusan Presiden (Donald) Trump," kata Reni dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlinawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlinawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017)
Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, menyebutkan, beberapa negara yang telah secara terbuka menentang pernyataan AS tersebut, di antaranya Arab saudi, Turki, Jordania, Mesir, Maroko, dan Palestina.

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Selain menggalang kekuatan dengan negara Muslim, Fraksi PPP juga meminta pemerintah melakukan diplomasi multirateral dan bilateral dengan negara-negara barat.

Beberapa yang sudah menyatakan penolakan adalah Perancis dan Inggris.

Adapun Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menilai, pernyataan AS seperti mementingkan kepentingan subjektif tanpa mencari penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut, menurut dia, justru akan memicu konflik.

"Fraksi PDI Perjuangan menolak tegas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mendorong DPR RI untuk mengeluarkan sikap mengecam keras atas keputusan sepihak tersebut," kata Aria.

Baca juga: Delapan Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertemu Bahas Yerusalem

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, langkah Trump sudah melanggar garis batas kemarahan umat Islam dunia. Sebab, pernyataan tersebut dianggap merupakan pengakuan terhadap penjajahan Israel atas Palestina.

"Ini akan memicu kemarahan yang sangat luar biasa dan tentu akan mengancam perdamaian di Timur Tengah," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Terkait interupsi-interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan rapat mengatakan. pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

"Yang menjadi masukan-masukan akan kami tindaklanjuti mungkin yang terkait dengan Palestina ditindaklanjuti oleh BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen)," ujar Fadli.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com