Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kecaman terhadap Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/10/2017) diwarnai interupsi sejumlah fraksi terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem.

Interupsi pertama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati.

Sejumlah poin disampaikan oleh Reni. Salah satunya adalah ajakan menggalang kekuatan negara Muslim di dunia.

"Fraksi PPP meminta Pemerintah RI sesegera mungkin menggalang kekuatan dengan dunia Muslim menolak keputusan Presiden (Donald) Trump," kata Reni dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Fraksi PPP di DPR, Reni Marlinawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2017)

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Selain menggalang kekuatan dengan negara Muslim, Fraksi PPP juga meminta pemerintah melakukan diplomasi multirateral dan bilateral dengan negara-negara barat.

Beberapa yang sudah menyatakan penolakan adalah Perancis dan Inggris.

Adapun Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menilai, pernyataan AS seperti mementingkan kepentingan subjektif tanpa mencari penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut, menurut dia, justru akan memicu konflik.

"Fraksi PDI Perjuangan menolak tegas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mendorong DPR RI untuk mengeluarkan sikap mengecam keras atas keputusan sepihak tersebut," kata Aria.

Baca juga: Delapan Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertemu Bahas Yerusalem

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, langkah Trump sudah melanggar garis batas kemarahan umat Islam dunia. Sebab, pernyataan tersebut dianggap merupakan pengakuan terhadap penjajahan Israel atas Palestina.

"Ini akan memicu kemarahan yang sangat luar biasa dan tentu akan mengancam perdamaian di Timur Tengah," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Terkait interupsi-interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku pimpinan rapat mengatakan. pihaknya akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

"Yang menjadi masukan-masukan akan kami tindaklanjuti mungkin yang terkait dengan Palestina ditindaklanjuti oleh BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen)," ujar Fadli.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut. 

Jerusalem atau sebagian orang membacanya sebagai Yerusalem, merupakan salah satu kota tertua di dunia. Nama Yerusalem begitu akrab di hati umat Kristen, Yahudi, dan Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia sejak berabad-abad.

Kota ini unik dengan berbagai peninggalan sejarah yang amat penting bagi ketiga umat tersebut. Yerusalem, dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim, dan dalam bahasa Arab disebut Al Quds. Di Indonesia, orang mengucapkannya sebagai Yerusalem.