Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Kurang Mengemas Isu Infrastuktur Jadi Kekuatan Politik

Kompas.com - 29/11/2017, 19:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kerap bicara program pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dalam tiga tahun pemerintahannya. Namun, ia dinilai kurang mampu mengemas isu tersebut sebagai kekuatan politik.

"Infrastuktur kesannya hanya berhenti pada peresmian-peresmian jalan tol, berhenti pada perguntingan pita," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Padahal, menurut dia, isu pembangunan infrastruktur memiliki potensi besar menjadi kekuatan politik Jokowi untuk maju lagi pada Pemilihan Presiden 2019.

Akan tetapi, Burhanuddin menilai Presiden dan pemerintah kurang mampu menjadikan isu pembangunan infrastruktur memilki branding yang kuat terasosiasi dengan Presiden.

(Baca juga: Survei Poltracking: 57,9 Persen Responden Pilih Jokowi pada 2019)

Pekerjaan percepatan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera masih terus berlangsung.Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pekerjaan percepatan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera masih terus berlangsung.
Burhanuddin menyarankan agar pemerintah memberikan sentuhan imajinasi yang lebih dari setiap proyek infrastruktur yang diresmikan.

"Misalnya kalau konektivitas atau infrastuktur dasar dibuat, maka gap ketidakadilan Jawa dan luar Jawa bisa diperkecil," kata dia.

"Bandara, bendungan, waduk, jalan tol, jalan non-tol, dermaga. Ini bagian dari sebuah proyek masa depan yang punya efek jangka panjang, efek keadilan sosial. Jadi tidak hanya berhenti pada persoalan benda fisik dan benda mati," ujar dia.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017, sebanyak 68,3 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Burhanuddin meyakini, bila isu pembangunan infrastruktur tidak di-branding dengan baik, maka tingkat kepuasan masyarakat bisa saja mentok diangka 68,3 persen.

(Baca juga: Survei PolMark: Jokowi Dinilai Paling Berhasil Bangun Infrastruktur)

Kondisi aktual Tol Kertosono-Mojokerto ruas Mojokerto Barat-Mojokerto Utara, Senin (27/6/2016). PT Marga Harjaya Infrastruktur akan menggenjot pembangunan demi bisa difungsikan saat mudik Lebaran 2016.Kristianto Purnomo/Kompas.com Kondisi aktual Tol Kertosono-Mojokerto ruas Mojokerto Barat-Mojokerto Utara, Senin (27/6/2016). PT Marga Harjaya Infrastruktur akan menggenjot pembangunan demi bisa difungsikan saat mudik Lebaran 2016.
Anggaran infrastuktur

Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 290 triliun untuk membiayai pembangunan infrastuktur. Sementara pada 2016, anggaran infrastruktur mencapai Rp 313 triliun.

Adapun pada 2017, anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp 387 triliun. Artinya dalam rentang waktu 2015-2017, anggaran infrastruktur yang dialokasikan di dalam APBN sudah mencapai Rp 990 triliun.

Sementara itu, tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur mencapai Rp 409 triliun tahun depan.

(Baca juga: Jokowi: Jangan Mimpi Bersaing apabila Infrastruktur Tertinggal)

Anggaran Infrastruktur Rp 409 triliun terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum PUPR dan Perumahan Rakyat Rp 106 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 48 triliun, masuk ke Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 33,9 triliun.

Ada pula alokasi anggaran infrastuktur di investasi pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 41,5 triliun.

Presiden Jokowi naik mobil off road Land Rover Defender County saat meninjau ruas jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu), Jumat (3/11/2017).Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Presiden Jokowi naik mobil off road Land Rover Defender County saat meninjau ruas jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu), Jumat (3/11/2017).
Dana infrastuktur di Kementerian PUPR akan digunakan untuk pemeliharaan jalan nasional sepanjang 46.000 km, pembangun jalan baru sepanjang 856 km, pembangunan jalan tol 25 km, pembangunan jembatan sepanjang 8.761 meter.

(Baca juga: Istana Bantah Jokowi Paksakan Proyek Infrastruktur Rampung 2019)

Selain itu, ada juga pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 7.062 unit dan 11 bendungan baru.

Sementara di perhubungan, anggaran infrastruktur akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api sepanjang 639 km, membiayai proyek LRT Rp 23 km, dan pembangunan bandara baru di 15 lokasi.

Adapun di sektor informasi dan telekomunikasi, dana infrastuktur akan digunakan untuk pembangunan desa broadband terpadu di 100 lokasi dan pembangunan BTS di 380 lokasi terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Kompas TV Selama 3 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-JK, mengebut pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, salah satunya di Jawa Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com