Pergantian Ketua DPR Dinilai Lebih Baik Menunggu Hasil Munaslub Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, penunjukan ketua baru DPR RI idealnya menunggu penunjukan ketua umum baru Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Menurut Ace, penunjukan Ketua DPR RI akan memiliki legitimasi yang lebih kuat jika ditunjuk oleh Ketua Umum, yang menggantikan Setya Novanto.

"Sebaiknya menunggu munaslub supaya proses penentuan Ketua DPR diajukan oleh kepemimpinan Partai Golkar yang definitif. Dan memiliki legitimasi yang kuat," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Adapun Munaslub, kata Ace, setidaknya dapat digelar sebelum 2018. Sebab, Golkar memiliki agenda-agenda politik yang sudah dekat yakni Pilkada Serentak 2018.

(Baca juga: Sejumlah Fraksi Minta Ketua DPR Diganti, Apa Langkah Golkar?)

Namun, munaslub bisa saja digelar lebih cepat tanpa menunggu hasil praperadilan jika Novanto bersedia mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Mengenai hal itu, Ace belum mengetahui informasi terakhir, apakah Novanto bersedia mundur dari jabatannya.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat membawakan pidato pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017).

"Memang sebaiknya di tengah desakan dari internal yang begitu sangat kuat dan di tengah beliau sedang menghadapi masalah hukum, mungkin sebaiknya menurut saya lebih elegan dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai ketua umum," kata Ace.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Sebelumnya, rapat pleno Partai Golkar pada 21 November 2017 menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Begitu pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan memilih ketua umum baru.

Ini termasuk pada posisi Ketua DPR. Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.