Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ketum Baru Golkar Harus Bersih, Tak Punya 'Track Record' Korupsi"

Kompas.com - 28/11/2017, 07:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Partai Golkar harus segera memilih pemimpin baru setelah Setya Novanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, ketua umum baru Golkar harus memiliki rekam jejak yang bersih.

"Figur yang harus tampil adalah figur yang betul-betul punya integritas, bersih, tidak punya track record korupsi," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2017).

Baca juga: Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar

Selain itu, Agus juga berharap ketua umum baru Golkar memiliki ide dan gagasan untuk kemajuan partai.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Sosok tersebut harus menjadi titik temu berbagai kepentingan atau faksi dalam Partai Golkar.

Agus menilai, Koordinator bidang Ekonomi DPP Partai Airlangga Hartarto adalah figur yang yang tepat mewakili kriteria tersebut.

Menteri Perindustrian itu dianggap mampu menjadi nahkoda baru Partai Golkar karena memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang tinggi, baik di dalam partai maupun di luar Golkar.

Baca juga: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan

"Saya percaya, untuk menjadikan Partai Golkar yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dan dalam rangka mewujudkan perubahan dalam tubuh partai, maka Golkar perlu memberi mandat kepada orang seperti Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar ke depan" ujar Agus.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini mendorong elit dan kader Golkar harus lebih peka dan sensitif terhadap situasi yang berkembang di masyarakat.

Kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto dinilai sudah sampai pada tahap yang sangat membahayakan untuk masa depan partai Golkar.

Oleh karena itu, Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih pemimpin baru pengganti Novanto.

"Kita sudah harus bergerak untuk menyelamatkan partai karena suara rakyat menghendaki perubahan di dalam tubuh Golkar", ujar Agus.

Kompas TV Sebagian besar saksi adalah politisi, anggota DPR dan pengurus Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com