Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Nilai Elektabilitas Turun sebagai Suara Batin Publik

Kompas.com - 27/11/2017, 18:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai, turunnya elektabilitas partainya berdasarkan survei Poltracking merupakan refleksi dari pandangan masyakat terhadap partai berlambang beringin itu.

"Hasil survei itu bisa masuk kategori suara kebatinan dari publik," kata Maman, saat ditemui usai pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Hasil survei Poltracking sebelumnya menyatakan, posisi Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra, sementara PDI Perjuangan di urutan pertama. PDI-P mengantongi 23,4 persen, Partai Gerindra mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Partai Golkar 10,9 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan suara Partai Golkar turun adalah karena dinamika internal. Dinamika itu terkait polemik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Maman mengatakan, hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil langkah dan keputusan bagi Partai Golkar ke depan.

"Namun, yang terpenting bagi kami adalah, apa pun langkah yang kami ambil itu harus kami sesuaikan dengan aturan main dan konstitusi partai," ujar Maman.

Soal kemungkinan akan menggelar munaslub untuk memilih pengganti Novanto, Maman menilai bahwa hal seperti itu tidak perlu diributkan.

"Pada saatnya nanti kalau itu hal yang memang baik dan itu penting, pasti Golkar akan mengambil langkah-langkah. Yang terpenting hari ini bagi saya DPP Partai Golkar tidak ingin mengambil langkah keputusan yang tergesa-gesa," ujar Maman.

Maman mengatakan, Partai Golkar ingin menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat novanto. Partai Golkar ingin menjadikan survei tersebut sebagai motivasi untuk segera mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan di Golkar saat ini.

(Baca juga: DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub )

Hasil survei ini, menurut dia, berpotensi untuk membuat Partai Golkar mengganti Novanto sebagai ketua umum.

"Saya rasa itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk langkah-langkah ke depan. Kan keputusan pleno itu sudah ada lima poin itu, jadi itulah yang akan kami ikuti dulu," ujar Maman.

Kompas TV Pengurus DPP partai Golkar mengumpulkan DPD tingkat satu se-Indonesia untuk membahas desakan munas luar biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com