Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar: Sabar Sedikit, Jangan "Kebelet" Ganti Setya Novanto

Kompas.com - 23/11/2017, 15:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta semua kader Partai Golkar tidak terus-terusan mendesak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti posisi Ketua Umum yang saat ini dijabat Setya Novanto.

Diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan paket e-KTP dan telah ditahan.

Rapat Pleno Partai Golkar sebelumnya menyatakan, keputusan soal posisi Novanto akan ditentukan setelah proses praperadilan. Ali mengimbau kader partainya agar menghormati keputusan tersebut.

"Bersabar sedikit, jangan ada yang kebelet. Cepat atau lambat ini barang akan selesai," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga : Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Ali mengatakan, ada sisa waktu dua minggu ke depan untuk menanti keputusan yang akan diambil untuk masa depan Partai Golkar. Menurut dia, saat ini azas praduga tak bersaah harus dikedepankan.

Di samping itu, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar disebutkan bahwa kader partai, termasuk pimpinan diberhentikan dari janatannya jika kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

"Makanya saya bilang, sebagai kader partai, sebagai pengurus, mereka harus tunduk pada semua ketetapan organisasi," kata Ali.

Baca juga : Dedi Mulyadi Sebut Kalau Tidak Munaslub, Golkar Akan Kiamat

Menurut Ali, sebaiknya ada komunikasi yang cair dengan Novanto dalam membahas dinamika Partai Golkar terkait kasus yang menjeratnya. Siapa tahu, kata dia, Novanto bisa legowo melepaskan jabatannya dan fokus pada proses hukumnya.

"Ajaklah bicara baik-baik dengan beliau, sentuh hatinya. Tidak mustahil beliau akan katakan dengan kesadaran dirinya untuk berhenti dan persilahkan teman-teman lain memimpin partai ini," kata Ali.

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Ali berencana menjenguk Novanto di rumah tahanan KPK. Jika diperbolehkan bertemu, Ali akan menyampaikan pemikirannya mengenai partai dan masukan soal langkah ke depannya. Apalagi partai tengah disibukkan dengan urusan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Saya bukan subkoordinat siapapun di DPP Golkar. Saya ingin datang sebagai warna untuk pembelajaran politik menggunakan moral, orang tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk merampok, mencuri, mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya," kata Ali.

Baca juga : Novanto yang Sulit Tidur hingga Ikut Shalat Berjamaah di Rutan KPK

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.

Kompas TV DPP Partai Golkar sudah mengantongi sejumlah nama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com