Politisi Golkar: Sabar Sedikit, Jangan "Kebelet" Ganti Setya Novanto

Diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan paket e-KTP dan telah ditahan.

Rapat Pleno Partai Golkar sebelumnya menyatakan, keputusan soal posisi Novanto akan ditentukan setelah proses praperadilan. Ali mengimbau kader partainya agar menghormati keputusan tersebut.

"Bersabar sedikit, jangan ada yang kebelet. Cepat atau lambat ini barang akan selesai," ujar Ali di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Ali mengatakan, ada sisa waktu dua minggu ke depan untuk menanti keputusan yang akan diambil untuk masa depan Partai Golkar. Menurut dia, saat ini azas praduga tak bersaah harus dikedepankan.

Di samping itu, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar disebutkan bahwa kader partai, termasuk pimpinan diberhentikan dari janatannya jika kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

"Makanya saya bilang, sebagai kader partai, sebagai pengurus, mereka harus tunduk pada semua ketetapan organisasi," kata Ali.

Menurut Ali, sebaiknya ada komunikasi yang cair dengan Novanto dalam membahas dinamika Partai Golkar terkait kasus yang menjeratnya. Siapa tahu, kata dia, Novanto bisa legowo melepaskan jabatannya dan fokus pada proses hukumnya.

"Ajaklah bicara baik-baik dengan beliau, sentuh hatinya. Tidak mustahil beliau akan katakan dengan kesadaran dirinya untuk berhenti dan persilahkan teman-teman lain memimpin partai ini," kata Ali.

Ali berencana menjenguk Novanto di rumah tahanan KPK. Jika diperbolehkan bertemu, Ali akan menyampaikan pemikirannya mengenai partai dan masukan soal langkah ke depannya. Apalagi partai tengah disibukkan dengan urusan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Saya bukan subkoordinat siapapun di DPP Golkar. Saya ingin datang sebagai warna untuk pembelajaran politik menggunakan moral, orang tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk merampok, mencuri, mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya," kata Ali.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.