Setya Novanto yang Tak Tergoyahkan Vs Golkar yang Hampir Kiamat

Kompas.com - 22/11/2017, 09:11 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Setya Novanto tetap dipertahankan sebagai Ketua Umum Partai Golkar meski saat ini berstatus tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tugas harian ketua umum akan dilaksanakan pelaksana tugas ketua umum, yakni Idrus Marham, yang ditunjuk melalui rapat pleno DPP Partai Golkar, Selasa (21/11/2017).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal yang diwarnai perdebatan alot.

Dimulai sekitar pukul 13.30, rapat baru selesai sekitar pukul 21.30. Rapat itu diwarnai perdebatan yang cukup keras.

Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang, misalnya, menyampaikan bahwa sejumlah pengurus ingin mempertahankan Novanto.

(Baca juga: Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar)

Sementara ada pula pengurus lain yang ingin agar kepemimpinan dievaluasi dan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) segera digelar.

"Memang ada yang (mau) mempertahankan Novanto dan ada juga yang minta sudah waktunya Partai Golkar melakukan tindakan," kata Agus, Selasa sore.

Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun mengampanyekan sosok Jokowi untuk pilpres 2019 saat reses di daerah pemilihannya di Karangjati Anyar, Minggu (6/3/2017).Dok Misbakhun Anggota DPR Fraksi Golkar Mukhammad Misbakhun mengampanyekan sosok Jokowi untuk pilpres 2019 saat reses di daerah pemilihannya di Karangjati Anyar, Minggu (6/3/2017).

Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun saat itu mengatakan bahwa tak ada pembicaraan mengenai pemberhentian Novanto.

Pembicaraan yang ada menurut dia adalah tentang bagaimana pelaksana tugas menjalankan tugasnya sesuai tata organisasi yang ada.

"Semua tidak ada berbicara mengenai pemberhentian dan sebagainya," ujar Misbakhun.

(Baca juga: Idrus Jabat Plt Ketum Golkar sampai Putusan Praperadilan Setya Novanto)

Dalam rapat tersebut juga dibacakan surat berisi permintaan Novanto menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Maka, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Yahya Zaini menuturkan, status Novanto nantinya tetap sebagai ketua umum.

"Tetap ketum, kan (pelaksana tugas), sifatnya sementara," ucap Yahya.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X