Kompas.com - 16/11/2017, 06:44 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pekerjaan proyek Bendungan Lolak di Bolaangmongondow, Sulawesi Utara, Selasa (14/11/2017). Arimbi Ramadhiani/Kompas.comMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pekerjaan proyek Bendungan Lolak di Bolaangmongondow, Sulawesi Utara, Selasa (14/11/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa audit terhadap rencana DPR yang ingin membangun gedung baru telah selesai dilakukan.

Tujuan audit tersebut tak lain adalah untuk mengetahui tiga hal, yakni keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

"Jadi, sudah dilakukan auditnya. Ini cuma belum keluar dari tim litbang. Kalau sudah keluar ke saya nanti saya sampaikan. Pasti ada rekomendasi," ujar Basuki di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11/2017).

Menurut Basuki, pembangunan gedung baru parlemen itu tak bisa dilakukan tanpa ada rekomendasi dari kementeriannya untuk DPR, bahkan termasuk dari Presiden.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Rekomendasi tersebut bisa keluar kata Basuki, sangat dipengaruhi hasil audit akan keamanan, keselamatan dan kenyamanan yang dilakukan pihaknya.

"Kecuali mau bangun sendiri. Kalau gedung negara biasanya rekomendasi dari PU. Kepolisian mau bikin, BNN mau bikin rekomendasi dari PU," ucap dia.

Karena itu, kata Basuki, pembangunan gedung wakil rakyat baru itu sangat tergantung tiga hasil audit. Jika tidak terpenuhi maka para wakil rakyat tak boleh membangun gedung baru.

"Tergantung tiga hal tadi. Apakah secara struktur aman enggak? fasilitas keselamatannya bagaimana, dan kenyamanannya? Tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau tiga-tiganya enggak terpenuhi pasti butuh bangun baru," kata dia.

(Baca juga: Anggaran Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Cair karena "Politik Balas Budi" Pemerintah)

Dengan dasar tersebut, maka para wakil rakyat hanya bisa melakukan renovasi gedung parlemen.

"Bisa yang lama direhabilitasi. Misalnya, dulu dibangun satu orang anggota berapa staf, sekarang lima atau tujuh. Berarti ada kekurangan sekian," kata Basuki.

"Itu harus digunakan, masa dibuang? Kan masih aman, makanya dioptimalisaikan. Misal kalau masih aman tapi enggak selamat, ya liftnya diganti, tangga darurat dibersihkan," ujar Basuki.

"Kan bisa direnovasi kalau masih aman harus dimanfaatkan. Enggak harus bangun dari 0, tapi dioptimalisasikan," tutur dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X